Sekdes Tak Harus ASN, Begini Penjelasan dari DPPKBPMD Kabupaten Belitung

Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyaraka

Sekdes Tak Harus ASN, Begini Penjelasan dari DPPKBPMD Kabupaten Belitung
Pos Belitung/Disa Aryandi
Budi Swasta 

Sekdes Tak Harus ASN, Begini Penjelasan dari DPPKBPMD Kabupaten Belitung

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Belitung Budi Swasta mengatakan, untuk Sekretaris Desa (Sekdes) atau perangkat Desa, tidak mesti berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Itu sudah tertuang atau sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tertuang di dalam pasal 48 UU tersebut, perangkat Desa adalah adalah Sekdes, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Penjaringan sekdes tersebut, bisa memberdayakan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 67 tahun 2017. Namun tetap tidak keluar dari prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

"Kalau mengikuti aturan yang baru, harus non PNS. Nah kalau sekdes ini di tarik, paling tidak kurun waktu dua bulan harus melakukan penjaringan, jangan sampai kosong. Kalau selama dua bulan itu tidak melakukan penjaringan, maka bisa di tunjuk plt oleh kades dari perangkat Desa yang ada," kata Budi kepada posbelitung.co, Selasa (9/7/2019).

Akan Ditarik

ASN Berstatus Sekdes di Belitung Akan Ditarik, Ternyata Ini Alasannya

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung, sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terkait penarikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) di Kabupaten Belitung.

Pemindahan tugas terhadap ASN ini, akan dilakukan. Namun terlebih dahulu, tetap melalui rapat dengan Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Belitung.

Tahap selanjutnya nanti, pihak di kecamatan melakukan rapat kembali dengan Kepala Desa yang Sekdes nya berstatus ASN.

"Bulan ini akan kami lakukan rapat - rapat itu. Kemarin sudah ke Kementerian dan pada dasar nya pak Dirjen Pemerintahan Desa tidak masalah, untuk Sekdes nya di tarik. Ya alasan nya untuk pengembangan karis ASN itu, dan kedua menutupi kebutuhan daerah," ungkap Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung Saprin kepada Posbelitung.co, Selasa (9/7/2019).

Menutupi kebutuhan daerah, menjadi salah satu prioritas utama mengingat banyak ASN di Pemerintah Kecamatan menghadapi masa pensiun. Belum lagi, sebagian dari Sekdes tersebut, kini sudah memiliki pendidikan strata 1. Apabila ASN itu masih menduduki jabatan, Sekdes maka karir nya mentok.

"Ya dia (ASN Sekdes) hanya golongan II saja, karena jabatan itu mentok disitu. Nah kalau dia di OPD teknis atau Kecamatan, karir nya bisa berkembang dengan golongan yang ada sekarang. Kalau dia sudah golongan III nanti, bisa jadi kasubbag," ucapnya.

(Posbelitung.co/Disa Aryandi)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: Evan
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved