Berita Belitung

Ini Komentar Camat Tanjungpandan dan Kades Air Saga Terkait Pemasangan Plang Larangan

Marzuki mengatakan belum pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) ataupun Akta Penglihan Hak (APH) dari lima lokasi penimbunan

Ini Komentar Camat Tanjungpandan dan Kades Air Saga Terkait Pemasangan Plang Larangan
Posbelitung/Dede Suhendar
Plang larangan dari Tim Gakkum Tiga Kementerian terpasang di beberapa lokasi yang terletak di Desa Air Saga, Kamis (11/7/2019) 

POSBELITUNG.CO-- Terkait dengan menghentian kegiatan reklamasi pantai tanpa izin oleh tim gabungan,Camat Tanjungpandan Marzuki, mengatakan pihaknya memang diminta untuk mendampingi rombongan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) gabungan untuk memasang plang larangan itu di Desa Air Saga dan Kelurahan Tanjungpendam pada Rabu (10/7/2019) kemarin.

Tim gabungan tersebut terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (Kement ATR/BPN), dan Korwas PPNS Bareskrim POLRI serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung

Namun karena dirinya menghadiri undangan dari Polres Belitung, maka diutus perwakilan Kasi Pemerintahan, Kecamatan Tanjungpandan untuk mendampingi tim gabungan tersebut.

"Kemungkinan itu tupoksi mereka untuk pengaturan lebih lanjut terhadap area pantai. Karena aturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) belum keluar, deskresi dari gubernur juga belum kelua. Kami kalau itu kebijakan pemerintah tetap kami dukung," kata Marzuki saat dihubungi posbelitung.co, Kamis (11/7/2019).

Ia mengungkapkan semenjak menjabat sebagai Camat Tanjungpandan tertanggal 1 Januari 2017 lalu, dirinya belum pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) ataupun Akta Penglihan Hak (APH) dari lima lokasi penimbunan yang dimaksud.

Namun, untuk wilayah daratan yang sudah dikroscek dianggap tidak menyalahi aturan.

"Insyaallah, mudah-mudahan aku tidak pernah mengeluarkan SKT yang untuk penimbunan. Kalau yang di daratan sudah kami cek itu di darat tapi kalau untuk peimbunan tidak," ujar Marzuki.

Kepala Desa Air Saga, Halim membenarkan bahwa pihaknya juga ikut menyaksikan pemasangan plang larangan tersebut.

Menurutnya pemasangan plang ditujukan di lokasi penimbunan yang melebihi batas.  "Jadi di sini (Air Saga) empat satunya di Tanjung Pendam. Sudah dipasang semua kemarin," kata Halim.

Ia mengatakan, dari pihak PPNS tiga kementerian tersebut berpesan agar tidak ada lagi aktifitas penimbuhan di area yang dimaksud.

Terlebih jika aktifitas tersebut tidak pernah memberitahu ataupun permisi dengan pihak desa setempat.

Menurutnya dengan pemasangan pelang larangan itu justru membantu pihak desa untuk menertibkan aktifitas penimbunan yang selama ini terjadi.

"Selama ini tidak ada sama sekali (pemberitahuan). Kalau begitu kami agak nyaman juga, jadi ke depannya tidak ada lagi karena sudah ada larangan itu," ungkapnya.

Penulis: Dede Suhendar
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved