Berita Belitung

Penghentian Kegiatan Reklamasi di Desa Air Saga, Bupati Tegaskan Pemkab Belitung Tak Berikan izin

Reklamasi Tanpa Izin dihentikan oleh Tim Gabungan Penyidik KLHK, KKP, ATR/BPN dan Kepolisian, di Air Saga, Tanjungpedam Kabupaten Belitung,

Penghentian Kegiatan Reklamasi di Desa Air Saga, Bupati Tegaskan Pemkab Belitung Tak Berikan izin
IST/facebook Ditjen Gakkum KLHK
Rombongan PPNS gabungan kementerian memasang pelang larangan di lima lokasi penimbunan, Rabu (10/7/2019).

BANGKAPOS.COM-- Reklamasi Tanpa Izin dihentikan oleh Tim Gabungan Penyidik KLHK, KKP, ATR/BPN dan Kepolisian, di Air Saga, Tanjungpedam Kabupaten Belitung,

Menanggapi penghentian kegiatan reklamasi tersebut, Bupati  Belitung Sahani Saleh (Sanem) mengaku, pemerintah daerah Kabupaten Belitung, tidak memberikan izin kerena secara regulasinya, kawasan pesisir pantai itu kewenangan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, walaupun pemerintahan daerah sudah diberi diskresi, tapi pemerintah kabupaten belum sampai untuk menangani hal tersebut.

"Jadi kita perlu perhatikanlah hal seperti ini. Kalau dari tim gabungan penyidik yang melakukan pemberintian reklamasi, wajar itukan dari segi kewenangan mereka, tapi bagi kita pemerinta daerah karena itu tidak ada izin sangat mendukung. ia memang kita juga tidak memberikan izin terhadap hal tersebut," kata Sanem, kepada Pos Belitung, Kamis (11/7/2019)

Menurutnya,  secara aturan daerah tersebut sudah masuk kedalam RT/RW, sebagai kawasan reklamasi. namun untuk kajian dalam reklamasi itu panjang, bisa dinilai dari estetika, terhadap lingkungan, habitatnya, nilai ekonomisnya, dan juga nilai sosialnya.

"Semua itu sudah dikaji, maka disitu, kita adakan rencana reklamasi, namun reklamasi ini secara regulasinya atau aturannya diterampak dalam zonasi, sedangkan zonasi ini belum selesai, dilaksanakan dari Provinsi untuk kewenangan tersebut," katanya.

Sanem menambahkan, bagi pihak reklamasi  sudah melakukan penimbunan untuk kawasan reklamasi, namun Pemerintah Daerah Kabupeten Belitung tidak berikan izin kepada mereka, tanah yang mereka, timbun itu berapapun luasnya itu milik pemerintah, dan tidak akan pernah  mereka miliki.

"Untuk pengelolahan bisa diberikan kepada mereka, tapi kalau menjadi hak milik tanah dan bangunan, tidak akan mungkin diberikan," jelasnya.

Merespon dari aduan masyarakat terkait reklamasi, Sanem menilai  dari masyarakat yang mengadu hal tersebut, dilihat dari porsinya terlebih dahulu, apa saja selama ini dirasakan, apakah sudah merasakan kerugian, apakah sudah berdampak terhadap masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung sudah melihat semua itu dan juga sudah menelaah hal tersebut.

"Selama ini laut itu dibelakang rumah, mejadi tempat membuang sampah, dan menjadi kotor terhadap lingkungan, sehingga menjadi tidak baik, dan juga tidak memberikan nilai yang berarti terhadap lingkungan," sesal Sanem.

Merespons kegiatan reklamasi yang merusak mangrove dan menghambat akses masyarakat ke laut, justru ia mempertanyakan darimana  menghambat akses masyarakatnya untuk ke laut, sedangkan kemarin Pemerintah daerah sudah dilihat kesana.

"Itu lha kenapa kalau dulunya masyarakat, sudah tahu akses untuk ke laut, kenapa tidak dikuasiai oleh masyarakat sendiri lahan itu. Sekarang baru, setelah mereka sudah melakukan reklamasi terhadap lahan tersebut, baru mereka (masyararkat-red) melakukan menuntut," sesalnya.

Dikatakannya  kalau masyarakat ingin  ingin ke laut, masih ada daerah yang biasanya digunakan masyarakan Belitung untuk akses ke laut.

"Saya bukan membela untuk reklamasi ini, jadi pertanyaannya apakah tempat tersebut sudah menjadi akses masyarakat untuk pergi ke laut," jelasnya.

Sedangkan untuk turun ke laut menurutnya ada akses melalui dermaga di jembatan kubu  sudah biasa akses dari situ, jadi itu yang di lihat sebenarnya, dan pemerintah juga akan perhatikan hal seperti ini.(Posbelitung.co/Yuranda)

Penulis: Yuranda
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved