Berita Belitung

Tim Gabungan Penyidik KLHK, KKP, ATR/BPN dan Kepolisian Hentikan Reklamasi Tanpa Izin

fakta lapangan telah dilakukan kegiatan reklamasi tanpa izin pada kelima lokasi tersebut dan diduga telah terjadi dugaan tindak pidana perusakan

Tim Gabungan Penyidik KLHK, KKP, ATR/BPN dan Kepolisian Hentikan Reklamasi Tanpa Izin
Ist/facebook Ditjen Gakkum KLHK
Rombongan PPNS gabungan kementerian memasang pelang larangan di lima lokasi penimbunan, Rabu (10/7/2019).

BANGKAPOS.COM-- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), dan Korwas PPNS Bareskrim POLRI serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung menghentikan kegiatan kegiatan reklamasi pantai tanpa izin di Desa Air Saga, Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan tulisan di akun facebook Ditjen Gakkum KLHK yang diposting pada Rabu (10/7/2019) pukul 20.06 WIB kemarin, pemasangan papan peringatan dan garis PPNS dilakukan di lima lokasi di Desa Air Saga yaitu lokasi milik NH (inisial), lokasi milik PT PAN (inisial), lokasi milik PT BMMI (inisial), lokasi milik AL  dan lokasi HS.

Merespons pengaduan masyarakat atas kegiatan reklamasi yang merusak mangrove dan menghambat akses masyarakat ke laut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK melakukan verifikasi lapangan dan pengumpulan bahan keterangan oleh Pengawas dan Penyidik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Didapatkan fakta lapangan telah dilakukan kegiatan reklamasi tanpa izin pada kelima lokasi tersebut dan diduga telah terjadi dugaan tindak pidana perusakan lingkungan hidup berupa perusakan mangrove.

Rombongan PPNS gabungan kementerian memasang pelang larangan di lima lokasi penimbunan, Rabu (10/7/2019).
Rombongan PPNS gabungan kementerian memasang pelang larangan di lima lokasi penimbunan, Rabu (10/7/2019). (IST/facebook Ditjen Gakkum KLHK)

Yazid Nurhuda, selaku Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum LHK, menerangkan bahwa sebagai penguatan komitmen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan maka dilakukan penegakan hukum dengan pendekatan multidoor dengan menjalin sinergitas antara Penyidik PNS di KLHK, KKP, dan Kementerian ATR/BPN, karena selain diduga telah terjadi tindak pidana di bidang lingkungan hidup, kegiatan reklamasi pantai tanpa izin tersebut juga diduga terjadi pelanggaran/kejahatan di bidang Penataan Ruang dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Terhadap kegiatan reklamasi pantai tanpa izin yang berada di lima lokasi tersebut, Yazid menegaskan akan melakukan tindakan tegas pelaku dan penanggung jawab reklamasi segera akan diperiksa oleh penyidik untuk diminta keterangan.

Yazid Nurhuda menegaskan bahwa penanganan kasus ini akan ditindaklanjuti dengan Penyidikan Bersama (Join Investigation) melalui penegakan hukum dengan pendekatan multidoor untuk menjerat pelaku dengan 3 (tiga) Undang-Undang sekaligus, yaitu : (1) Pasal 98 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak 10 (sepuluh) milyar rupiah; (2) Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan ancaman hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak 500 (limaratus) juta rupiah, dan (3) Pasal 73 ayat (1) huruf g jo Pasal 35 ayat (1) dan/atau Pasal 75 jo Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 milyar

Pantauan posbelitung.co, terlihat plang merah putih dengan logo tiga kementerian terpasang di lima lokasi penimbunan.

Namun hanya satu lokasi yang dipasang penghalang mirip police line tetapi bertuliskan PPNS KLHK.

Kondisi lokasi penimbunan pasca dipasangi pelang larangan, Kamis (11/7/2019)
Kondisi lokasi penimbunan pasca dipasangi pelang larangan, Kamis (11/7/2019) (Posbelitung/Dede Suhendar)

Sedangkan untuk lokasi yang dimaksud tidak berjauhan dan terletak di pesisir pantai Desa Air Saga. Tidak terlihat aktivitas apapun di lima lokasi yang sudah terpasang plang. (Posbelitung.co/Dede Suhendar)

Penulis: Dede Suhendar
Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved