Izin X-BAR Belum Validasi, Kepala Dinas Perizinan Belitung Beberkan Hal Ini

Baru sebatas mengusulkan ke OSS (online single submission), dan ada yang belum pas dan ada yang kurang dokumennya

Izin X-BAR Belum Validasi, Kepala Dinas Perizinan Belitung Beberkan Hal Ini
Pos Belitung/Dede Suhendar
Spanduk penolakan pendirian X-BAR yang ada di Jalan Patimurah, RT 09 Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan 

Izin X-BAR Belum Validasi, Kepala Dinas Perizinan Belitung Beberkan Hal Ini

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Kepala Dinas Perizinan, Penanaman Modal dan Perindustrian Kabupaten Belitung Hilman mengatakan, untuk perizinan tempat usaha Extreme-BAR alias X-BAR yang beralamatkan di Jalan Patimurah, Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan hingga kini belum validasi dalam mengusulkan perizinan.

Dilokasi yang sama tersebut, ada dua izin yang diusulkan oleh pengelola X-BAR yaitu tempat usaha X-BAR dengan nama CV Extreme-BAR dan kedua bernama Extreme-BAR perorangan.

Namun untuk dua perizinan tersebut hingga kini belum validasi.

"Baru sebatas mengusulkan ke OSS (online single submission), dan ada yang belum pas dan ada yang kurang dokumennya. Jadi ada dua yang di usulkan, pertama perorangan dan kedua menggunakan CV," kata Hilman kepada posbelitung.co, Jumat (9/8/2019).

Yang dilakukan oleh pengelola X-BAR dalam OSS tersebut, baru sebatas mendapatkan nomor induk berusaha (BIN), izin lokasi yang memiliki titik koordinat, notifikasi komitmen pemenuhan persyaratan.

"Terus mereka ada tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), yang belum ada mereka ini surat pernyataan dari tetangga, ketua RT setempat, Lurah, dan diketahui camat," ujarnya.

Belum lagi, lanjut Hilman, untuk jenis usaha mereka hingga sekarang belum ditentukan, apakah ingin diskotik atau restoran.

Jenis usaha tersebut sangat penting sekali, mengingat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola.

"Semua mereka harus ada, baru nanti di OSS ada surat validasi dari PTSP. Minggu kemarin juga mereka sudah pernah datang ke kantor kami, sudah membawa SPPL, tapi jenis usaha dan surat pernyataan dari tetangga tidak ada, jadi kami tidak bisa memproses," bebernya.

Sebab, untuk jenis usaha tersebut semua persyaratan nya di atur dalam Peraturan Daerah (Perda), maupun Peraturan Bupati (Perbup) nomor 2 tahun 2015 tentang daftar jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan.

"Sempat juga untuk izin lingkungan nya tidak sesuai karena nama orang lain, jadi sewaktu di oupload itu tidak sesuai. Kami disini sebetulnya tidak menghalangi ketika orang ingin berusaha, namun semua harus sesuai prosedur, dan harus ada persetujuan dari masyarakat," bebernya.

(Posbelitung.co/Disa Aryandi)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: Evan
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved