Berita Belitung

Taufik Rizani Pertanyakan Ada SKT Muncul di Hutan Mangrove

Ada belasan surat keterangan tanah (SKT) kini sudah terbit di area hutan mangrove RT 06/03 Dusun Gunung Tiong

Taufik Rizani Pertanyakan Ada SKT Muncul di Hutan Mangrove
Posbelitung/Disa Aryandi
Tim Gabungan, Jumat (6/9/2019) melakukan peninjauan lokasi pembatatan mangrove di Desa Pegantungan. 

POSBELITUNG.CO--  Ada belasan surat keterangan tanah (SKT) kini sudah terbit di area hutan mangrove RT 06/03 Dusun Gunung Tiong, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung.

Ketua DPRD Kabupaten Belitung Taufik Rizani mengatakan, munculnya SKT tersebut tentu harus dipertanyakan, lantaran SKT bisa muncul di area hutan mangrove, terlepas alasan untuk perkebunan masyarakat.

"Itu yang saya perlu pertanyakan, kenapa ada muncul SKT, dan kenapa SKT tersebut bisa terbit," ucap Taufik kepada posbelitung.co, Senin (9/9/2019).

Menurutnya, mangrove ini istilahnya merupakan tempat untuk biota laut berkembang biak, dan dilindungi oleh undang-undang lingkungan hidup dan harus dimanfaatkan.

"Ya kami berharap, kepada dinas terkait untuk melakukan pemanggilan kepada kepala desa dan pemilik SKT itu, agar semua nya menjadi jelas," jelasnya.

Sempat Ditegur

Kepala Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung Ahid mengatakan, aktivitas pembabatan mangrove di RT 06/03 Dusun Gunung Tiong, Desa Pegantungan diketahui olehnya baru sekitar satu bulan lebih.

Ia sempat memberi teguran secara lisan kepada orang yang bertanggung jawab atas lahan tersebut. Setelah diberikan teguran itu, aktivitas pembabatan mangrove sempat berhenti.

"Saya sudah pernah memberikan teguran, dan saya arahkan untuk mengurus izin dulu ke Dinas, tapi tidak tau kelanjutan nya bagaimana," ucap Ahid kepada posbelitung.co, Jumat (6/9/2019).

Teguran yang diberikan kepada pembabat mangrove itu, di akui oleh Ahid memang baru sekali dilakukan. Untuk ke dua kali nya hari ini bersama tim gabungan untuk meninjau lokasi yang dilaporkan tersebut.

"Ini yang kedua kali. Nah untuk lahan ini semua ada SKT (Surat Keterangan Tanah), tapi untuk status APL (Area Penggunaan Lain) dan kami ada memegang fatwa dari Kehutanan, dan lokasi ini kemarin masuk dalam penundaan pemberian izin baru dari Kementerian Kehutanan," ujarnya.

Ia tidak mengetahui pasti lokasi tersebut sebetulnya milik siapa, namun dari dokumen SKT yaitu milik masyarakat yang diperuntukan untuk perkebunan.

"Semua nya ada 11 SKT kalau tidak salah, ada yang waktu saya jadi Kades mengeluarkam SKT itu, tapi ada yang SKT lama memang. Saya mengeluarkan SKT itu, karena kata nya untuk perkebunan," bebernya. (Posbelitung.co/Disa Aryandi)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved