Berita Belitung

Pengrusakan Mangrove di Desa Pegantungan Bakal Dikenakan Denda dan Pulihkan Lahan, Bayar Pakai Dolar

Bukan hanya denda saja yang akan dikenakan kepada pelaku pengrusakan hutan mangrove melainkan pelaku akan diminta untuk melakukan pemulihan lahan

Pengrusakan Mangrove di Desa Pegantungan Bakal Dikenakan Denda dan Pulihkan Lahan, Bayar Pakai Dolar
Dokumen Pos Belitung
Tim Gabungan, Jumat (6/9/2019) melakukan peninjauan lokasi pembatatan mangrove di Desa Pegantungan. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Pelaku yang melakukan pengrusakan mangrove di RT 06/03 Dusun Gunung Riting, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung dalam waktu dekat akan dipanggil kembali UPT Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung wilayah Kabupaten Belitung.

Terutama untuk membicarakan tentang kerusakan hutan mangrove yang sudah dilakukan. Namun secara area kehutanan lahan tersebut bukan sebuah kawasan, tapi berupa Areal Penggunaan Lain (APL) dan dari advis kehutanan lahan tersebut merupakan sudah jelas wilayah Penggunaan Izin Baru (PIB).

"Ya tentunya nanti, pelaku atau pemilik lahan akan kami denda. Karena sekarang kondisinya sudah terlanjur, jadi mereka harus membayar denda (ganti rugi tegakan), itu dibayar hitungannya pakai dolar," kata Kepala UPT Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung wilayah Kabupaten Belitung Yuli Amaldi kepada posbelitung.co, rabu (11/9/2019).

Bukan hanya denda saja yang akan dikenakan kepada pelaku pengrusakan hutan mangrove tersebut, melainkan pelaku akan diminta untuk melakukan pemulihan lahan tersebut dengan cara menanam kembali pohon mangrove yang sebelumnya sudah dilakukan pengrusakan.

"Jadi ada dua item, yaitu membayar denda dan menanam kembali di tempat lain atau dilahan yang sudah dirusak itu, sesuai dengan jumlah yang dirusak," ucapnya.

Dinas Kehutanan sejauh ini belum bisa memastikan berapa denda dan jumlah pohon mangrove yang di tanam kembali oleh pelaku tersebut.

"Kami akan panggil dulu pemilik lahan dulu, habis itu kami lakukan pengkajian, baru ditetapkan. Karena prosedur nya kalau untuk melakukan pembangunan di hutan mangrove ini di luar dari kawasan perlu kajian dari BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) dan Universitas," jelasnya.

(posbelitung.co/Disa Aryandi)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved