Berita Belitung

Tandatangani Surat Pernyataan, BL Penghuni Kontrakan Mengaku Menyesal Tak Miliki surat Domisili

Satu diantaranya, BL (24) dalam surat pernyataan yang ditandatangani, tanggal di atas materi 6000, menyatakan dirinya menyesal dan mengakui kesalahan

Tandatangani Surat Pernyataan, BL Penghuni Kontrakan Mengaku Menyesal Tak Miliki surat Domisili
Dok/Sat Pol PP Kabupaten Belitung
Razia kontrakan yang dilakukan oleh Tim Gabungan Sat Pol PP, BNN, Dukcapil dan Poles Kabupaten Belitung, di kontrakan di Desa Air Raya Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Rabu (11/9/2019) 

POSBELITUNG.CO-- Razia kontrakan yang dilakukan oleh Tim Gabungan Sat Pol PP, BNN, Dukcapil dan Poles Kabupaten Belitung, yang dilakukan pada Rabu (11/9/2019) pukul 09.00 WIB di Desa Air Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung,menemukan 12  pelanggar yang tidak memiliki surat domisili.

Satu diantaranya, BL (24) dalam surat pernyataan yang ditandatangani, tanggal di atas materi 6000, menyatakan dirinya menyesal dan mengakui kesalahan sudah tinggal dan menetap dalam wilayah Kabupaten Belitung tanpa melengkapi surat keterangan domisili.

"Saya menyesal dan mengakui kesalahan bahwasanya tindakan yang telah saya lakukan akan berdampak pada terganggunta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,"ungkap BL dalam surat pernyataan tersebut.

Dalam surat tersebut juga tertulis, apabila ternyata di kemudian hari dirinya masih lalai dan mengingkari pernyataan tersebut,  bersedia menerima sanksi sesuai dengan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang Keteriban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Sat Pol PP Kabupaten Belitung, sekaligus Ketua Tim Penertiban, Suparudin, meminta ketua RT untuk mendata, para warga yang ada di kontrakan, dan memberikan surat keterangan menetap sementara.

"Setelah tiga bulan ke depan baru mereka, mengurus surat keterangan domisili. Jadi surat ini di bawa dan di fotocopy biar nanti dijelaskan kepada RT, bahwa mereka perlu surat ‎ini,"  tegasnya.

Pihaknya juga merasa kesulitan, saat melakukan razia, kalau mereka tidak ada surat keterangan secara nyata.

"Kami inginnya sekali melapor ketua RT itu harus ada surat keterangan, kan kami kesulitan saat ditanya kepada mereka kami sudah melapor pak, hanya dengan lisan tapi buktinya tidak ada itu sulit," ungkap Suparudin.

Untuk itu ditegaskannya, pada tiga bulan ke depan, mereka wajib mengurus domisili itu ketentuan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi kepada kependudukan kabupaten Belitung, dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang ketertiban umum. (Posbelitung.co /Yuranda)

Penulis: Yuranda
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved