Dinsos Gelar Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kepada Pelaksana Kesejahteraan Sosial

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Kabupaten Belitung Timur menyelenggarakan rapat Koordinasi dan Pembinaan pada penyelenggara pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Belitung Timur 2019.

Kegiatan tersebut diikuti para pelaksana kesejahteraan sosial yang berada dibawah naungan Dinas Sosial.

Kepala Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Kabupaten Belitung Timur Ida Lismawati menyampaiakan tujuan kegiatan ini untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial secara terpadu.

"Artinya bukan hanya tanggung jawab pusat atau daerah melainkan tanggung jawab masyarakat juga, dan kami menghadirkan elemen pelaku kesejehateraan sosial," ujar Ida kepada posbelitung, Senin (23/9/2019).

Ida mengatakan keberadaan pelaku sosial yang ada di Belitung Timur saat ini sudah cukup, namun
melalui rapat koordinasi tersebut juga diharapkan dukungan pemerintah daerah yang mana menurut Ida ada beberapa kelompok penerima manfaat yang tidak bisa diberikan bantuan oleh pemerintah pusat dapat di backup oleh pemerintah daerah. Baik itu penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa, kelompok orang teraniyaya baik itu anak-anak maupun perempuan, fakir miskin, manula, veteran dan janda,

Menurut Ida ada juga kelompok atau wahana kesejahteraan sosial yang benar-benar murni pengabdian kepada masyarakat, tetapi tidak disuport seperti P2TP2A, Puspa, Lembaga konsultasi kesejahteraan sosial yang keberadaannya tanpa pamrih atau tidak dibayar sama sekali.

"Adapun yang dibayar Tagana yang sebenarnya juga tidak berimbang yakni Rp 200 ribu perbulan, dan TSM Rp 1 juta perbulan itu kami yang bayarkan perbulan, jadi yang lain padamu negeri semuanya, artinya mengabdi kepada masyarakat tanpa bayaran," ujar Ida.

Sementara itu Bupati Belitung Timur Yuslih Ihza yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan
dengan adanya rakor ini perlu untuk penguatan bagi pekerja sosial.

"Adanya pemahaman, arahan dan pembinaan dari internal dan mereka bisa lebih paham tugas-tugas mereka sebagai pekerja sosial di masyarakat. Mudah-mudahan juga kedepan lebih fokus lagi kepada tugas-tugas mereka bagi maayarakat semua," ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Belitung Timur, Burhanudin menyampaikan melalui rakor ini untuk menyatukan konsep pekerja sosial dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

"Harapan kami kawan-kawan mampu mengumpulkan data secara update harus terintrigarasi penanganan secara serius dari pemerintah daerah, kami mencoba nanti dari kawan-kawan DPRD dan Pemerinta daerah agar dapat mensuport dana yang bisa digunakan secara isendentil yang tidak bertentangan dengan aturan untuk disimpan di Dinsos, bila mana ada masyarakat terkena musibah bisa dialokasikan dibantu oleh Dinsos, mudah-mudah itu bisa terealisisasi nantinya," ujarnya.

Menurut Pria yang akrab disapa Aan tersebut untuk menyelesaikan masalah sosial tidak bisa tuntas 100 persen tetapi minimal Pemda setidaknya berupaya menekan persoalan sosial yang ada.

"Masalah sosial itubsangat kompleksitas yang membutuhkan penanganan secara arif dan bijak, tidak hanya Dinsos ada stakeholder lainnya juga yang terlibat, untuk meminimalisir permasalahan sosial yang ada di Beltim secara keseluruhan," beber Aan.

(posbelitung.co/Suharli)