Breaking News:

Gonjang-ganjing RZWP3K, Bupati Belitung Sebut Diskresi yang Turun Tidak Sesuai Usulan

Bupati Belitung H Sahani Saleh (Sanem) mempertanyakan diskresi yang mereka terima tidak sesuai usulan.

Penulis: Disa Aryandi | Editor: Fitriadi
Posbelitung/Bryan Bimantoro
Bupati Belitung Sahani Saleh 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Persoalan Raperda RZWP3K tentang zonasi di Provinsi Bangka Belitung belum kunjung usai. Bupati Belitung H Sahani Saleh (Sanem) mempertanyakan diskresi yang mereka terima tidak sesuai usulan.

Diskresi tersebut sangat dibutuhkan untuk mengakomodir kekosongan regulasi zonasi. Lantaran adanya persoalan zonasi itu sudah terlalu lama dan menghambat program daerah.

"Diskresi itulah yang selama ini kami tunggu, tapi yang tidak nyambung ini kami terima diskresi nelayan. Ini yang membuat kami bingung untuk menjabarkan lebih jauh, yang berkaitan dengan izin lokasi untuk kepentingan pariwisata tidak ada," kata Sanem kepada posbelitung.co, senin (23/9/2019).

Diskresi yang diusulkan oleh Sanem, awalnya untuk kepentingan pembangunan pariwisata di pesisir pantai dan pulau - pulau kecil. Itu sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Belitung, terkait dengan kepariwisataan.

Ia memberi contoh, seperti Hotel Sofotel di Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk yang memanfaatkan pantai sebagai pendukung hotel tersebut, kini menjadib terhambat. Belum lagi rencana pemanfaatan Pulau Kalimambang, dan Pulau Naduk, Kecamatan Selat Nasik.

"Itu semua proses perizinannya, harus ada izin prinsip atau izin lokasi, semua kewenangan itu ada di Gubernur. Padahal diskresi ini kami jauh sebelum ini sudah berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pariwisata, Dirjen Otonomi daerah, Deputi Bidang kemaritiman dan yang menyarankan diskresi itu pemerintah pusat," jelasnya.

Akibat dari itu, Belitung sekarang ini harus terhalang investasi sebesar Rp 2,5 triliun dari 12 perusahaan dan perusahaan itu sudah menyampaikan berbagai paparan terkait investasi yang bergerak dibidang ke pariwisataan tersebut.

"Ada dua hal penting sebetulnya, apakah seluruh izin tersebut menyerahkan kepada Bupati, atau izin tetap di keluarkan Gubernur atas rekomendasi atau proses nya dari Bupati. Jadi istilah nya tidak melihat dari zonasi tersebut. Diskresi itu dari Mendagri sudah lama tanggal 27 Maret 2019, tapi terperinci nya, baru," bebernya. (posbelitung.co/Disa Aryandi)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved