UP PT Timah Tak Ditetapkan di Zona Tambang

KONSULTASI Publik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

UP PT Timah Tak Ditetapkan di Zona Tambang
ist/UP PT Timah Tak Ditetapkan di Zona Tambang
KONSULTASI Publik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung alot dan banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi dalam forum yang berlangsung di Ruang Rapat Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Jumat (20/9) 

KONSULTASI Publik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung alot dan banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi dalam forum yang berlangsung di Ruang Rapat Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Jumat (20/9) lalu.

Isu yang turut mengemuka dalam forum ini, adalah potensi kerugian negara belasan triliun rupiah jika seandainya wilayah izin usaha pertambangan milik PT Timah, zonanya akan beralih menjadi kawasan non pertambangan.

Dalam dokumen antara Raperda RZWP3K yang disepakati panitia khusus dan kelompok kerja raperda RZWP3K, diketahui kawasan IUP PT Timah di perairan laut Belitung Timur (Beltim) ditetapkan bukan sebagai zona tambang. Padahal potensi tambang timah cukup besar dari hasil eksplorasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Perwakilan PT Timah Tbk, Ali Syamsuri menjelaskan potensi kerugian negara jika IUP PT Timah di Beltim tidak masuk zona penambangan mencapai belasan triliun. Nilai ini baru dari potensi cadangan, belum termasuk biaya pajak, dan eksplorasi.

“Belasan triliun itu baru berdasarkan sumber daya yang ada di sana. Belum termasuk pajak, biaya eksplorasi yang dikeluarkan,” katanya.

Pada forum tersebut, Ali menegaskan, pihaknya akan mengupayakan sejumlah langkah hukum terkait hal ini. Tak hanya berpotensi pada kerugian negara, rencana penetapan Raperda RZWP3K, dinilai akan mengganggu kepastian berusaha bagi perusahaan plat merah itu.

“Izin usaha PT Timah sudah clear and clean, tapi peruntukannya kemudian berubah jadi peruntukkan lain. PT Timah perusahaan yang berkontribusi kepada pendapatan negara yang juga dilindungi undang-undang, dengan kondisi ini tidak mendapatkan kepastian berusaha,” jelasnya.

Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk, Anggi Siahan mengatakan PT Timah tentunya akan tetap mempertahankan IUP dan menolak rencana peruntukkan lain di kawasan IUP PT Timah.

Anggi menjelaskan, jika kawasan IUP PT Timah tidak dialihkan ke zona lain, ini akan berimplikasi pada banyak hal. Salah satunya, adalah sustainibility perusahaan, dampak kepada tanggungjawab terhadap tenaga kerja, mitra usaha, masyarakat, juga perekonomian Babel dan negara. Sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia, PT Timah harus terus berproduksi dengan pertambangan yang berkelanjutan.

“Kami akan melakukan sejumlah upaya, terkait upaya hukum, tentunya juga dilakukan kajian, sebagaimana disampaikan tadi, point utama adalah perusahaan berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.

Halaman
1234
Editor: Evan
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved