Berita Belitung

Taufik Rizani : 20 Pokok Pikiran Sudah Masuk Dalam Peraturan Daerah

Anggota DPRD Kabupaten Belitung Taufik Rizani mengatakan 20 Pokok pemikiran yang disampaikan oleh tokoh-tokoh

Taufik Rizani : 20 Pokok Pikiran Sudah Masuk Dalam Peraturan Daerah
Pos Belitung/Disa Aryandi
Ketua DPRD Kabupaten Belitung Taufik Rizani. 

POSBELITUNG.CO-- Anggota DPRD Kabupaten Belitung Taufik Rizani mengatakan 20 Pokok pemikiran yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat ini harus disikap secara bersama-sama.

"Yang perlu saya sampaikan disini, untuk masalah beras kita sudah ada peraturan daerah (Perda) ketahanan pangan, dan masalah pariwisata sudah ada perda‎nya juga. Semuanya sudah ada tinggal actionnya yang ada di eksekutif. Bagaimana mereka menjalankan dan melaksanakan apa yang sudah menjadi persetujuan," kata Taufik Rizani, saat rapat menyampaikan pokok-pokok permasalahan bersama tokoh-tokoh masyarakat, Raby (2/10/2019) di ruang rapat DPRD Kabupaten Belitung.

Menurutnya, dari pokok-pokok pikiran yang disampaikan, sudah terbentuk dalam peraturan daerah. Jangan sampai Belitung ini gelisah, seperti diskresi. Ia mengatakan pemerintah harus berhati-hati dengan diskresi.

"Diskresi ini jangan salah artikan, diskresi ini diberikan oleh pemerintah pusat pada bulan Maret kepada Gubernur Provinsi Bangka Belitung disampaikan agak terlambat kepada Pemerintah Kabupaten Belitung. Diskresi ini diberikan oleh pemerintah pusat itu hanya di sekitar wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan tidak lebih dari itu," ucapnya.

Ia menilai, hanya ada dua pasal yang keluar dalam diskresi tersebut, yakni pariwisata dan perikanan nelayan. Jadi bukan semua kawasan seperti kawasan Tanjungpendam, Pulau Lebong, hanya kawasan daerah KEK saja.

Lanjutnya, inilah menjadi persoalan besar, ketika tidak ada keseimbangan antara provinsi dan Belitung, maka akan keluar dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun ia mengatakan tidak semudah itu, kalau itu dibiarkan oleh gubernur maka Belitung akan mati.

"Karena itu penyetaraan pusat, tidak bisa kita bergerak secara langsung. Kita hanya punya peraturan pemerintah nomor 6 dan peraturan pemerintah nomo 3 tentang adanya kawasan ekonomi khusus sehingga kita bisa langsung menyampaikan apa menjadi keluhan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Belitung," ucapnya. (Posbelitung.co /Yuranda)

Penulis: Yuranda
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved