Berita Belitung

Dinas Sosial Belitung Timur Berbenah Kejar Predikat KLA

Dinsos PMD Beltim sudah mulai berbenah dengan mengelar kegiatan pengembangan kecamatan desa layak anak di Kabupaten Beltim

Dinas Sosial Belitung Timur Berbenah Kejar Predikat KLA
posbelitung.co/Suharli
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Beltim, Ida Lismawati, diselah kegiatan kegiatan pengembangan kecamatan desa layak anak di Kabupaten Beltim. Selasa (8/10/2019) 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Kabupaten Belitung Timur (Dinsos PMD Beltim) bekerja ekstra guna mewujudkan Kabupaten Belitung Timur menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Diantara tujuh kabupaten Kota di Provinsi Bangka Belitung, hanya kabupaten Belitung Timur yang belum mendapatkan predikat KLA.

Dinsos PMD Beltim sudah mulai berbenah dengan mengelar kegiatan pengembangan kecamatan desa layak anak di Kabupaten Beltim, bertempat di ruang pertemuan rumah makan Fega, Manggar.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Beltim, Ida Lismawati ditemui posbelitung.co
menyampaikan merupakan persiapan dan saat ini sedang menyusun peraturan daerah KLA.

"Kami juga berharap seluruh instansi swasta maupun publik turut bertanggung jawab untuk pemenuhan hak anak, hak tumbuh kembang, pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak,serta sarana dan pasarana," ujar Ida, Selasa (8/10/2019).

Ida mengakui Dinsos saat ini belum bisa sepenuhnya menjalankan hak anak yang ada di kabupaten Belitung Timur, dan juga belum mendata secara rinci. Provinsi Babel juga tidak bisa mencapai predikat provinsi layak anak karena kabupaten Beltim belum memenuhi target masih atau dibawah standar.

"Kabupaten belitung Timur belum mencapai KLA , untuk itulah sekarang kami berbenah diri, menggagas persyaratan, agar semua pihak terlibat aktif," ucap Ida.

Dia berharap adanya anggaran berbasis perlindungan perempuan dan anak diinstitusi, sedangkan dari swata ada persedian sarana fasilitas anak, kemudian adanya peraturan-peraturan untuk ketegasan jam belajar dan bermain anak, dan hak anak di tingkat keluarga dan masyarakat.

"Disini kami melibat desa kecamatan dan OPD, agar ada anggaran berbasis perlidungan perempuan dan anak, berapa prosentase kegiatan merrka, didesa kami menginginkan ada kegiatan perlindungan terhadap anak, dimasyarakat juga bisa terbentuk satgas anak," ujarnya.

Selain itu dia juga berharap ada penegasan suara hak anak, yang artinya bisa dilibatkan dalam suatu perancanan pembangunan.

"Pemerintah juga wajib memberikan porsi anggaran untuk mereka, misalnya forum anak yang dimulai dari tingkat desa, melalui perwakilan suara anak, atau ada fasilitas untuk anak disabilitas yang sebenarnya sederhana namun kita luput untuk memperhatikannya," ujar Ida.

Ida mengatakan potensi anak dari Belitung Timur cukup baik yang mana saat dilaksnakan kongres anak beberapa waktu lalu, perewakilan dari Beltim menyampaikan batasan menikah minimal umur 19 tahun untuk menekan angka pernikahan anak dibawah umur.

(posbelitung.co/Suharli)

Penulis: Suharli
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved