Tak Miliki Visa Indonesia, Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Pulangkan Dua WNA

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan mengambil kebijakan penolakan terhadap dua orang Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan penumpang

Tak Miliki Visa Indonesia, Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Pulangkan Dua WNA
posbelitung.co/dede s
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Dewanto Wisnu Raharjo 

Tak Miliki Visa Indonesia, Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Pulangkan Dua WNA 

POSBELITUNG.CO - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan mengambil kebijakan penolakan terhadap dua orang Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan penumpang maskapai Air Asia pada Senin (7/10/2019) kemarin.

Dua WNA itu diketahui pasangan suami istri bernama Agbara Abdusalam dari negara Libya dan Trussova Viktoriya dari Kazakhtan.

Pemulangan dilakukan karena Agbara WNA dari Libya tidak memiliki visa Indonesia ditambah bandara Internasional H AS Hanandjoeddin belum memiliki layanan Visa on Arrival (VoA).

"Jadi misalnya dia masuk dari bandara Soekarno Hatta, dia bisa membeli visa VoA itu tapi karena bandara Hanandjoeddin belum memiliki layanan itu makanya kami kembalikan. Nah istrinya ini karena suaminya tidak bisa masuk, dia mengikuti suaminya," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Dewanto Wisnu Raharjo saat ditemui posbelitung.co, Selasa (8/10/2019).

Oleh sebab itu, kata dia, dua orang WNA dikembalikan ke negara sebelumnya dengan maskapai penerbangan yang sama nomor QZ 247 tujuan Malaysia pada hari yang sama.

Atas kejadian tersebut, Dewanto berharap agar pihak maskapai yang melayani penerbangan internasional lebih teliti terhadap data penumpang khususnya WNA.

Sehingga kejadian tersebut tidak terulang terutama bagi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin ke luar negeri.

"Misalnya paspor kurang dari enam bulan, kami sudah memberikan informasi kepada masyarakat. Tapi pihak maskapai juga, ketika penumpang beli tiket melampirkan paspor juga harus menolak, jangan sampai kejadian seperti terjadi khususnya bagi WNI," katanya.

Dewanto menambahkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keenam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 TE" Visa Kunjungan Kedatangan menyatakan daftar warga negara tertentu subjek kunjungan visa kedatangan.

Halaman
12
Penulis: Dede Suhendar
Editor: Evan
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved