Nunggak Iuran BPJS Kesehatan Kena Sanksi Tak Bisa Urus SIM, Paspor Hingga IMB? Ini Penjelasannya

Pemerintah tengah menyiapkan aturan sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pelayanan publik

Nunggak Iuran BPJS Kesehatan Kena Sanksi Tak Bisa Urus SIM, Paspor Hingga IMB? Ini Penjelasannya
(Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella)
Ilustrasi BPJS Kesehatan 

POSBELITUNG.CO - Pemerintah berencana menaikan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai awal tahun 2020. Hal ini sudah mulai dibahas sejak saat ini

Langkah itu diambil karena dianggap paling tepat untuk mengatasi permasalahan defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Hal ini disebabkan, keuangan BPJS Kesehatan selama dua tahun belakangan terus berdarah-darah.

Pada 2018 lalu, defisit keuangan lembaga tersebut mencapai Rp 18,3 triliun.

//

Bahkan, di tahun ini defisit keuangan BPJS Kesehatan diperkirakan membengkak menjadi Rp 32 triliun.

Diharapkan, dengan kenaikan iuran tersebut pemerintah tak perlu lagi menyuntikan dana ke BPJS Kesehatan.

Saat ini, untuk peserta kelas III dikenakan iuran Rp 25.500 per bulannya.

Jika dinaikkan, maka peserta harus membayar Rp 42.000.

Lalu, untuk peserta kelas II saat ini dikenakan iuran sebesar Rp 51.000 per bulannya.

Setelah dinaikkan, peserta harus membayar Rp 110.000.

Selanjutnya, bagi peserta kelas I saat ini harus merogoh kocek Rp 80.000 per bulannya.

Halaman
1234
Editor: rusmiadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved