Pemkab dan Kejari Beltim Tandatangani MoU Terkait Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Kejaksaan Negeri Belitung Timur melakukan penandatanganan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU)

POSBELITUNG.CO, BELITUNG TIMUR - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Kejaksaan Negeri Belitung Timur melakukan penandatanganan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) tentang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, Kamis (17/10/2019) di ruang rapat Bupati Beltim.

Perjanjian kesepahaman ini merupakan upaya kerjasama menghadapi permasalahan hukum yang dapat timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan operasional Pemkab Beltim, khususnya mengenai hukum perdata dan tata usaha negara.

"Penandatanganan ini bisa menjalin sinergitas antar dua pihak dalam hal bantuan hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum, dan tindakan hukum. Hal ini bisa membantu Pemkab Beltim kemudahan dalam penyelesaian hukum perdata dan tata usaha negara," papar Bupati Belitung Timur Yuslih Ihza.

Dengan adanya MoU Yuslih berharap bisa melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik dan terhindar dari masalah hukum tersebut di atas.

"Semoga MoU ini bisa cepat ditindaklanjuti sehingga bisa melancarkan kegiatan dan tugas kita baik di Pemkab Beltim maupun Kejari Beltim," harapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur Widagdo mengakui jika memang ada undang-undangnya mengenai kerjasama ini, yakni UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam UU tersebut tertuang Kejari bisa bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) bagi pemerintah daerah.

"Bisa di dalam atau luar pengadilan. Tapi hanya khusus kasus perdata dan tata usaha negara," tambahnya.

(Posbelitung.co/BryanBimantoro)

Penulis: Maggang (mg)
Editor: Tomi
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved