Kewenangan KPK Tak Dikurangi Meski UU KPK Hasil Revisi Sudah Diberlakukan

Akan tetapi penolakan perppu UU KPK dilayangkan para DPR dan partai politik pendukungnya.

Kewenangan KPK Tak Dikurangi Meski UU KPK Hasil Revisi Sudah Diberlakukan
Tangkapan Layar YouTube Talk Show tvOne
Tanggapan Masinton Pasaribu terkait berlakunya UU KPK hasil revisi 

POSBELITUNG.CO - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyatakan Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi sama sekali tidak mengurangi kewenangan lembaga antirasuah itu.

Masinton Pasaribu menyebut banyak pihak, termasuk para pimpinan KPK, tidak memahami betul maksud dan tujuan UU KPKhasil revisi.

Seperti diketahui, UU KPK hasil revisi secara otomatis berlaku pada Kamis (17/10/2019) setelah sebulan sebelumnya disahkan dalam sidang paripurna DPR, 17 September 2019 lalu.

Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube Talk Show tvOne,Kamis (17/10/2019), Masinton Pasaribu menilai KPK adalah lembaga yang wajib melaksanakan undang-undang yang berlaku.

"KPK itu pelaksana undang-undang, dia menjalankan undang-undang," ucap Masinton.

"KPK itu bukan pembentuk undang-undang dan juga penafsir undang-undang, jadi nanti mereka akan melaksanakan undang-undang ini."

Masinton lantas menyoroti tentang pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo.

"Jadi kalau dikatakan kemarin, kan sempat tuh Ketua KPK agakngawur kemarin ngomong 'Wah nanti kalau besok berlaku (UU KPK hasil revisi) enggak bisa OTT (Operasi Tangkap Tangan)'," kata Masinton.

Menurutnya, pernyataan Ketua KPK itu menunjukkan ketidakpahaman tentang UU KPK hasil revisi.

"Karena dia enggak paham karena sering melakukan blunder gitu ya," terang Masinton.

Halaman
1234
Penulis: tidakada007
Editor: fitriadi
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved