Breaking News:

Ini Sanksi Bagi Nelayan Gunakan Alat Tangkap Muroami

Jaring kongsi atau muroami merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Pos Belitung/Disa Aryandi
Capt KP PARI Haris Usman 

Ini Sanksi Bagi Nelayan Gunakan Alat Tangkap Muroami

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Jaring kongsi atau muroami merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Muroami merupakan alat penangkapan ikan berbentuk kantong, yang terbuat dari jaring dan terdiri dari dua bagian sayap yang cukup panjang. Pemasangannya, dengan cara menenggelamkan muroami yang dipasang menetap menggunakan jangkar.

Alat tangkap jenis ini, apabila di operasikan dapat mengancam kepunahan biota, dan mengakibatkan kehancuran habitat serta dinilai membahayakam keselamatan pengguna.

Sebab, pengoperasian alat tangkap ini sangat dilarang pada semua jalur penangkapan ikan di seluruh Wilayah Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Larangan itu, semua di tuangkan dalam PerMenKP no 71/permen-KP/2016. Di dalam aturan itu, alat tangkap ini merupakan alat tangkap bersifat pasif dan memang dilarang," ucap Capt KP PARI Haris Usman kepada posbelitung.co, Jumat (25/10/2019).

Menurut dia, apabila pelaku penggunaan jaring tersebut dilanjutkan proses hukum, maka akan dijerat dengan pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) undang-undang (UU) nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Di pasal tersebur menyebutkan, bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam, pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Dan/atau Pasal 1003 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 45 Tahun 2009 tentang Pembahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidayaikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 39250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

"Tapi kalau untuk patroli kali ini, kami hanya melakukan pembinaan saja, tapi kalau di ulangi maka akan langsung kami proses hukum, sesuai dengan undang - undang yang berlaku," pungkasnya. 

Halaman
12
Penulis: Disa Aryandi
Editor: Evan Saputra
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved