Ponsel Black Market Bakal 'Disita' Frekuensinya

Johnny mengatakan, hal tersebut memang kewenangan pemerintah untuk membantu penerimaan negara lewat pajak.

Ponsel Black Market Bakal 'Disita' Frekuensinya
prelo.co.id
Pengguna handphone smartphone 

POSBELITUNG.CO - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate meminta masyarakat tidak kaget jika dalam 6 bulan mendatang, telepon seluler (ponsel) black market (BM) tidak akan lagi bisa digunakan.

Sebab menurut Johnny, dengan adanya regulasi pembatasan IMEI, ponsel black market akan "disita" frekuensinya.

"Disita" yang dimaksud oleh Johnny tentu saja adalah pembatasan akses jaringan oleh operator seluler terhadap ponsel yang dibeli lewat jalur tidak resmi.

Johnny mengatakan, hal tersebut memang kewenangan pemerintah untuk membantu penerimaan negara lewat pajak.

"Ini sekaligus untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa perangkat telepon yang disalurkan melalui saluran yang resmi yang sudah membayar pajaknya dengan benar," kata Johnny ditemui di kantor Kementerian Kominfo, Selasa (30/10/2019).

"Sekalipun murah ya nanti kalau perangkatnya disita atau dimatikan yang rugi pembelinya. Gak bisa komplain kepada negara itu, kenapa belinya di pembeli yang salah," kata Johnny.

Ia melanjutkan, regulasi pemblokiran IMEI juga dimaksudkan untuk menekan angka penyelundupan ponsel pintar.

Sekaligus agar negara bisa mengendalikan ekspor dan impor.

"Karena yang selundupan ini tidak terdata juga di impor kita, yang mengakibatkan negara terkait neraca perdagangan menjadi bingung," kata pria berdarah NTT ini.

"Bank Indonesia itu bisa tidak terdata, barangnya berkembang banyak, masuk ke underground ekonomi, pajaknya tidak jelas, negara dirugikan, nah ini jangan," pungkas Johnny.

Halaman
12
Penulis: tidakada007
Editor: rusmiadi
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved