Bidik Mafia Lewat Ahok

KONTROVERSI adalah istilah yang selalu mengiringi sosok Basuki Tjahaja Purnama alias BTP alias Ahok.

Publik mengenal pria kelahiran Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966 ini sebagai pribadi yang keras, berani dan tanpa tedeng aling-aling.

Karakter Ahok ini sebenarnya tidak ada yang berbeda ketika ia mulai memilih karier politik sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2010.

Meski hanya sekira setahun menjabat Bupati Belitung Timur, Ahok sudah muncul dengan karakter keras dan berani.

Sikap keras Ahok ini semakin dikenal publik manakala ia menjadi nahkoda di DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo.

Sikapnya yang berseberangan dan bahkan berani “melawan” wakil rakyat membuat karakter Ahok yang keras semakin mengemuka.

Pria asal Belitung Timur ini pula yang menjadi bidang system e-Budjeting untuk APBD DKI Jakarta.

Dengan konsep tersebut, Ahok membuat penyusunan APBD menjadi transparan dan bisa diakses oleh siapapun.

Meski harus diakui system e-Budjeting ini juga masih bermasalah dan terungkap di kepemimpinan Anies Baswedan.

Keberaniannya ini pula yang membuat ia semakin banyak mendapat musuh.

Ia diserang kanan dan kiri dengan kebijakannya tersebut.

Sikap tersebut semakin menguatkan karakter Ahok sebagai gubernur yang enggan berkawan dengan mafia proyek maupun mafia anggaran.

Sekira dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok telah menjelma menjadi kepala daerah yang garang dan berani.

Meski dari sekian banyak kebijakannya, ia juga menyisakan persoalan RS Sumberwaras dan juga pemanfaatan dana di luar APBD yang juga tidak sedikit.

Sayang, Ahok yang memang ceplas-ceplos ini akhirnya terpeleset dengan kasus penodaan agama yang bisa disimpulkan, kasus tersebut penuh dengan label politis.

Belakangan, nama Ahok kembali mengemuka dan disebut sebagai bakal calon direktur utama BUMN yang berbasis energi.

Banyak disebut Ahok bakal memegang nahkoda sebagai Dirut Pertamina, PLN atau Krakatau Stell.

Munculnya nama Ahok yang bakal menjadi nahkoda BUMN ini tentu mengundang reaksi beragam.

Banyak pihak yang memberi dukungan penuh kepada Ahok, sementara tidak sedikit yang bereaksi keras menentang rencana tersebut.

Namun dari sekian banyak reaksi tersebut, tampaknya apa yang disampaikan mantan wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat, menarik untuk didiskusikan.

Djarot mengaku mengenal bagaimana karakter seorang Ahok yang sangat berintegritas.

Menurut Djarot, wacana Ahok menjadi direktur BUMN tersebut harus dilihat dari pertimbangan profesional, dimana Ahok dipandang tepat untuk mengatasi permasalahan utama di BUMN yang menurutnya selama ini selalu dikelilingi oleh mafia.

Djarot melihat, Ahok dengan keteguhan sikapnya dan juga integritasnya akan mampu menghadapi mafia-mafia yang selama ini menjadi parasit bagi hampir seluruh BUMN di negeri ini.

Djarot yakin, mantan koleganya tersebut akan mampu menjadi garansi kemajuan BUMN.

Kita patut sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Djarot.

Jika betul selama ini BUMN kita selalu dikelilingi oleh mafia dan juga menjadi sapi perah partai politik, maka Ahok adalah jawabannya.

Mafia-mafia di lingkaran BUMN ini nantinya yang akan menjadi musuh baru bagi Ahok.

Kita patut yakin dan percaya bahwa Ahok akan tetap komitmen bersikap tegas dan tanpa kompromi.

Mengikuti gaya Ahok, kita bisa menjabarkan asal muasal para mafia di sekeliling BUMN.

Mafia yang sering menggerogoti BUMN ini, baik di internal maupun eksternal bisa dikategorikan berasal dari tiga kelompok besar.

Pertama berasal dari elite partai politik, pejabat dengan pangkat bintang di pundak atau cukong-cukong politik yang memiliki pengaruh.

Nah yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, dimana posisi Ahok yang paling tepat? Apakah di Pertamina, PLN atau Krakatau Stell? Atau Bahkan justru ke PT Timah yang notabene wilayah hulunya ada di kampung Ahok yaitu di Bangka Belitung?
Pertanyaan tersebut menarik untuk dikaji sebelum pada waktunya nanti terjawab, dimana posisi Ahok.

Jika pemerintah benar-benar menghadirkan Ahok untuk melawan mafia demi kepentingan bangsa dan negara, maka BUMN yang akan dipercayakan kepada Ahok tentu adalah BUMN yang paling bermasalah dengan mafia, baik itu mafia eksternal maupun internal.

Namun jika menghadirkan Ahok semata-mata adalah langkah politik, maka Ahok akan ditempatkan di BUMN yang mafia di sekelilingnya tengah tidak harmonis dengan kekuasaan. (*)