Breaking News:

Tarik Ulur Pengesahan RZWP3K Hambat Pembangunan

Pasalnya perda RZWP3K ini dinilai penting dalam rangka mempercepat proses pembangunan di sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Babel.

Tarik Ulur Pengesahan RZWP3K Hambat Pembangunan
pos belitung
Mantan anggota Pansus RZWP3K, Abdullah ma'ruf

POSBELITUNG.CO, TANJUNGPANDAN - Abdullah Ma'ruf, mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) minta agar Raperda RZWP3K segera diparipurnakan.

Pasalnya perda RZWP3K ini dinilai penting dalam rangka mempercepat proses pembangunan di sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Babel.

Permintaan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Babel periode 2014-2019 ini karena terjadinya tarik ulur pengesahan RZWP3K. Menurut Abdullah, dengan belum disahkannya raperda ini menyebabkan beberapa daerah terhambat pembangunannya.

Abdullah mencontohkan ada beberapa pembangunan pelabuhan dan dermaga di Kabupaten Belitung yang terlambat. Demikian juga daerah pariwisata, seperti pesisir pantai dan lainnya di Belitung semuanya proses pembangunannya terlambat.

"Kapan akan selesainya kalau sedikit-sedikit diubah. Kita minta pemprov tegas dalam hal ini. Gubernur segera minta rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan supaya jelas. Beri batas waktu, kita tidak bisa mengulur-ulur waktu karena akan menghambat pembangunan. Oleh karenanya eksekutif segera mengurus ini, gubernur turun tangan," kata Abdullah Ma'ruf kepada Pos Belitung, Rabu (8/1).

Abdullah yang merupakan mantan anggota Pansus RZWP3K minta agar raperda segera diparipurnakan. Bila setelah paripurna ada fraksi yang menolak, baru dibentuk pansus baru.

"Saya lihat ini berlarut-larut karena adanya kritik dari nelayan yang menginginkan daerah mereka tidak ditambang lagi. Padahal waktu pembahasan hal itu sudah dibahas semua. Karena setiap fraksi ada utusan dari daerah masing-masing. Seperti kita di Belitung, pansus kita tetap mempertahankan kita zero tambang," kata Abdullah.

Dikatakan Abdullah, wajar masyarakat Belitung menginginkan zero tambang, apalagi sejarah mengatakan bahwa PT Timah lah yang meninggalkan Belitung.

"Waktu itu timah yang meninggalkan Belitung, bukan kita yan gminta. Oleh karenanya untuk apa mereka datang kembali. Sudah jelas kita mempertahan tetap zero tambang di Belitung. Hal ini sejak masih pokja, sudah mengatakan zero," katanya.

"Langsung saja diparipurnakan setelah tahapan-tahapan itu selesai. Kalau mau menolak, tolaklah di paripurna. Supaya jelas. Kalau ditolak kembalikan ke eksekutif dan dibentuklah pansus baru, jangan berlarut-laru seperti ini," tambahnya. (*)

Penulis: Tedja Pramana
Editor: Tedja Pramana
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved