Breaking News:

Berita Belitung

Penyaluran Dana BOS Dipercepat Langsung ke Rekening Sekolah, 50 Persen untuk Bayar Honorer Sekolah

Namun berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, penyaluran dana BOS langsung dari RKUN ke rekening sekolah.

Penulis: Adelina Nurmalitasari | Editor: nurhayati
Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Bangka Belitung Adi Zahriadi 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG-- Mekanisme penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) mengalami perubahan. Sebelumnya BOS disalurkan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi, baru ke sekolah.

Namun berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, penyaluran dana BOS langsung dari RKUN ke rekening sekolah.

"Sementara ini sesuai petunjuk hanya mekanisme penyaluran yang berubah, sedangkan pengelolaan dan pengawasan tetap sekolah dan pemerintah daerah. Dokumen anggaran tetap disahkan pemda, jadi urusan pengelolaan dan pencatatan masih terkait pemda," jelas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Bangka Belitung Adi Zahriadi, Kamis (13/2/2020).

Berdasarkan hal tersebut, menurutnya, sekolah harus menginput mengenai informasi sekolah termasuk rekening melalui data pokok pendidikan (Dapodik) sebelum 20 Januari.

Terkait penyaluran dana BOS tahap I, pihaknya juga belum mendapatkan laporan resmi dari sekolah, apakah dana BOS telah masuk atau belum.

Adi mengakui, keterlambatan penyaluran bisa saja terjadi. Apalagi ketika penyaluran masih melalui RKUD karena harus melalui mekanisme regulasi yang berlaku yakni dianggarkan dulu melalui APBD provinsi. Meski ada selisih waktu penyaluran, tapi keterlambatan tidak sampai berbulan-bulan.

"Karena harus mematuhinya jadwal di APBD. Biasanya sekolah sudah diminta melaporkan dokumen tinggal menunggu pencairan di RKUD, makanya pusat memandang ini penting sehingga langsung lebih cepat penyaluran ke rekening sekolah, hanya mekanisme dari RKUN ke rekening sekolah. Begitu sampai ke sekolah silakan dimanfaatkan mengacu pada juknis yang diberikan," jelasnya.

Pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 ini, satu poin penting yakni alokasi maksimal 50 persen untuk pembiayaan tenaga honorer sekolah.

Menurut Adi melalui alokasi tersebut, sekolah bisa lebih leluasa membiayai tenaga honorer.

"Kami tegaskan bahwa provinsi untuk GTT (guru tidak tetap) honorer dan di SK-kan melalui SK Kepala Dinas dibayarkan Rp 2,9 juta, selama ini sekolah yang membayar GTT dan PTT (pegawai tidak tetap) untuk BOS APBN yang persentase kecil, semoga dengan fleksibel hingga 50 persen ini bisa tertanggulangi pembayaran honorer," ungkap Adi.

Dengan meningkatnya alokasi bagi pembayaran tenaga honorer melalui BOS APBN ini, ia berharap bisa memaksimalkan peran GTT dan PTT sehingga kinerjanya meningkat.(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved