Breaking News:

Berita Belitung

Terkait Kebijakan Penghapusan Pajak Hotel dan Restoran, Begini Kata Anggota DPRD Belitung

Menurutnya, dengan pembebasan tersebut akan terjadi low cost, di mana beban hotel dan restoran tidak dibebankan kepada konsumen.

posbelitung.co/dede s
Anggota DPRD Kabupaten Belitung Mirza Dallyodi. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Anggota DPRD Kabupaten Belitung Mirza Dallyodi menilai kebijakan pemerintah pusat membebaskan pungutan pajak hotel dan restoran sebagai upaya stimulan untuk memperbaiki kunjungan wisata di 10 destinasi prioritas pasca merebaknya virus corona.

Menurutnya, dengan pembebasan tersebut akan terjadi low cost, di mana beban hotel dan restoran tidak dibebankan kepada konsumen.

"Sebenarnya tidak terlalu signifikan menurut saya. Cuma berdampak pada PAD...., tapi itu masih bisa dihitung, apakah cukup signifikan atau bisa ditargetkan di akhir tahun nanti," ujarnya saat ditemui posbelitung.co, Rabu (26/2/2020).

Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran di 10 Destinasi, Wabup Belitung Sebut Tak Ada Istilah Mati Suri

Pria yang juga pengamat ekonomi Belitung itu mengatakan kebijakan yang diterapkan cukup tepat karena masih masuk low season.

Sehingga diharapkan ketika memasuki peak season, potensi PAD bisa kembali meningkat sesuai target.

Mirza menyarankan kepada pemda untuk meningkatkan fungsi kontrol jika kebijakan tersebut sudah diterapkan.

"Jangan sampai nanti kebijakan sudah dilaksanakan, ternyata masih ada pengusaha hotel dan restoran memungut pajak daerah. Ini perlu fungsi kontrol baik dari pemda, masyarakat dan media mengawasi ini," ungkapnya.

Kemudian, bagi pelaku usaha hotel maupun restoran juga harus mampu meningkatkan promosi membantu pemda.

Sehingga apa yang diharapkan pemerintah melalui kebijakan tersebut bisa tercapai. (posbelitung.co/dede s)

Penulis: Dede Suhendar
Editor: Dedi Qurniawan
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved