Virus Corona di Bangka Belitung

Pemdes Bisa Gunakan Dana APBDes untuk Cegah Penyebaran Covid-19, Ini Dasar Hukumnya

Jajaran pemerintah desa (pemdes) diperkenankan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung pencegahan penyebaran wabah.

Pemdes Bisa Gunakan Dana APBDes untuk Cegah Penyebaran Covid-19, Ini Dasar Hukumnya
posbelitung.co/dede s
Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPPKBPMD Kabupaten Belitung Antonio Afriza. 

Pemdes Bisa Gunakan Dana APBDes Cegah Penyebaran Covid-19

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Berdasarkan surat edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai, jajaran pemerintah desa (pemdes) diperkenankan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung pencegahan penyebaran wabah Covid-19.

Sedangkan sumber dana yang bisa dimanfaatkan yaitu anggaran belanja tak terduga bidang lima.

Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 23 yang dimaksud belanja tak terduga terbagi menjadi tiga sub bidang yaitu penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

"Jadi untuk pencegahan Covid-19 ini masuk di sub bidang penanggulangan bencana kategori bencana sosial," ujar Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Belitung Antonio Afriza kepada posbelitung.co, Kamis (26/3/2020).

Lalu, terkait teknis penggunaan anggarannya, bagi desa yang telah mengganggarkan di APBDes harus membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan penanganan Covid-19.

RAB yang dimaksud disusun oleh kaur atau kasi, diverifikasi oleh sekdes dan kades mengeluarkan surat keputusan menyetujui RAB tersebut untuk pelaksanaan anggaran belanja tak terduga.

Namun, bagi desa yang belum menganggarkan atau besaran anggaran pada pos belanja tak terduga tidak mencukupi, maka pemdes bisa melakukan perubahan APBDes terlebih dahulu.

Mekanismenya sama dengan penyusunan APBDes dari tahap awal.

"Rata-rata setiap desa itu ada menganggarakan belanja tak terduga ini tapi jumlahnya variatif setiap desa, ada besar ada yang kecil. Jadi surat edaran ini menjadi dasar bagi pemdes untuk melakukan perubahan APBDes," ungkap Anton.

Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Surat edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 Tahun 2020 juga mengamanatkan kepada jajaran pemdes membentuk relawan desa lawan Covid-19.

Dimana seorang kades menjadi ketua dengan wakil Ketua BPD beranggotakan perangkat desa, anggota BPD, kadus, ketua RT, RW, pendamping lokal desa, pendamping PKH, pendamping desa sehat, pendamping lainnya yang berdomisili di desa, bidan desa, tokoh agama dan adat, karang taruna, PKK dan kader penggerak masyarakat desa (KPMD).

Lalu, sebagai mitranya anggota Bhabinkamtibmas, Bhabinsa dan pendamping desa.

"Relawan ini bertugas melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap warga desa korban Covid-19 sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun dalam surat edaran menteri tersebut," kata Anton. (posbelitung.co/dede s)

Penulis: Dede Suhendar
Editor: Dedi Qurniawan
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved