Breaking News:

Berita Belitung Timur

Kejari Beltim Siapkan 6 Jaksa Pendamping, Kades Jangan Takut Gunakan Dana Desa untuk Bansos

Memang harus berhati-hati terhadap penggunaan dana, tapi jika sudah sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada tidak perlu takut

(Posbelitung.co/BryanBimantoro)
Kajari Beltim Abdur Kadir saat ditemui di ruangannya, Rabu (29/4/2020). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNGTIMUR -- Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Abdur Kadir meminta agarpara kepala desa agar tidak takut menggunakan dana desa untuk penanganan covid-19 dalam bentuk bantuan sosial.

Abdur menjelaskan memang harus berhati-hati terhadap penggunaan dana tersebut. Namun jika sudah sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada tidak perlu takut.

"Penggunaan dana desa sudah diatur dalam Permendes, termasuk di dalamnya mengenai pergeseran anggaran terkait penanggulangan covid-19. Setiap desa silakan mengatur anggaran tersebut sesuai dengan porsinya. Kami di sini berperan dalam Program Jaga Desa," terang Abdur saat ditemui posbelitung.co di kantornya, Rabu (29/4/2020).

Program Jaga Desa sendiri merupakan program kejaksaan yang bisa dimanfaatkan oleh kepala desa untuk berkonsultasi mengenai penggunaan dana desa.

Tentu dalam pelaksanaannya juga tetap berkoordinasi dengan dinas terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Beltim.

"Namun dalam pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan desa. Kami hanya memberikan pendampingan hukum saja jika diperlukan," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait pemdampingan terhadap pemerintah daerah mengenai pergeseran anggaran, Kejari Beltim sudah menyiapkan enam Jaksa Pengacara Negara yang akan mendampingi dan memberikan pertimbangan hukum dan memberikan konsultasi jika pemda memerlukan.

Abdur mengatakan beberapa waktu lalu pemda melalui Sekda sudah berkirim surat kepada Kejari meminta didampingi dalam proses pergeseran anggaran baik tahap I maupun tahap II suratnya tertanggal 16 April 2020.

"Kami sudah balas surat tersebut dan berterima kasih atas kepercayaannya kepada Kejari Beltim untuk mendampingi kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam penanganan covid-19 di lingkungan pemda," jelasnya.

Ia menekankan pihaknya tidak akan memengaruhi operasional persiapan maupun pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan ini, lanjutnya mengandung implikasi maladministrasi, keperdataan, dan hukum pidana.

"Kami hanya masuk dari keperdataan karena tugas kita hanya memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum. Kegiatan kami sebagai JPN tak memengaruhi proses pengadaannya. Terserah saja apa yang mau dibelanjakan, asal bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya. (Posbelitung.co/BryanBimantoro)

Penulis: Bryan Bimantoro
Editor: Hendra
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved