Breaking News:

MAKI Minta Jokowi dan DPR Jelaskan Kekebalan Hukum dalam Perppu Corona di Sidang MK

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk hadir dalam sidang pleno

Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Koordinator MAKI Boyamin Saiman 

MAKI sebagai pihak penggugat, kata Boyamin telah siap menghadapi sidang uji materi Perppu di MK.

Ustaz Solmed Setuju Jokowi soal Wacana Masyarakat Berdamai dengan Corona, Lalu Singgung Era Baru ini

Setidaknya, MAKI telah menyiapkan empat orang saksi ahli hukum dan dua orang ahli ekonomi keuangan.

Boyamin menegaskan, pihaknya tidak menentang berlakunya Perppu Corona demi membantu rakyat menghadapi pandemi corona atau Covid-19.

Namun, pihaknya menentang kekebalan hukum pejabat sebagaimana tertuang dalam pasal 27 Perppu Corona.

"Kami hanya ingin pejabat hati-hati , teliti dan tidak korupsi dalam menjalankan amanah dengan bentuk dibatalkannya kekebalan pejabat yang tertuang dalam pasal 27 Perppu. Dengan adanya kekebalan absolut maka dikhawatirkan pejabat akan sembrono dan ceroboh. Ibarat naik kendaraan di jalan, ketika ada rambu-rambu nyatanya masih banyak orang ceroboh sehingga kecelakaan, apalagi jika tidak ada rambu-rambu maka dapat dipastikan akan terjadi kekacauan," tegasnya.

(*/ Ilham Rian Pratama)

Berita ini telah terbit di TRIBUNNEWS.COM berjudul Jokowi dan DPR Ditantang Jelaskan Kekebalan Hukum dalam Perppu Corona di Sidang MK

Nelayan Malaysia Ini Dapat Ikan Pari Raksasa Seberat 280 Kilogram, Beginil Cara Menaklukkannya

Penulis: tidakada008
Editor: Asmadi Pandapotan Siregar
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved