Breaking News:

Berita Belitung

Penyaluran BLT-DD Tahap I Di Belitung, Hanya 39 Bantuan yang Tidak Tersalurkan

Berdasarkan peraturan kepala desa (perkades) masing-masing desa, keluarga penerima manfaat berjumlah 4.039 kepala keluarga (KK).

Posbelitung/Disa Aryandi
Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) BPMPDPKB Kabupaten Belitung Antonio Apriza 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Seluruh desa se Kabupaten Belitung telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap I sampai tanggal 22 Mei lalu.

Berdasarkan data keluarga penerima manfaat, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Belitung, BLT-DD telah disalurkan kepada 3.946 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, berdasarkan peraturan kepala desa (perkades) masing-masing desa, keluarga penerima manfaat berjumlah 4.039 kepala keluarga (KK).

Sehingga terdapat 39 bantuan yang tidak tersalurkan dan anggarannya dikembalikan ke APBDes menjadi silpa.

"Uang yang tidak disalurkan dikembalikan ke kas desa masuk ke silpa. Karena jumlah penerima bantuan itu sudah ditetapkan dalam perkades, nanti dilaporan pelaksanaan akan disampaikan kenapa itu tidak tersalurkan," ujar Kabid Pemberdayaan Masyarakat, DPPKBPMD Kabupaten Belitung Antonio Apriza, Rabu (27/5/2020).

Ia menjelaskan selisih bantuan yang tidak disalurkan dikarenakan beberapa faktor diantaranya dikembalikan penerima hingga tumpang tindih dengan BST Kemensos.

Menurutnya pada waktu pendataan BLT-DD, tim meng-cover setiap warga yang berhak menerima bantuan di luar kategori penerima program pemerintah seperti PKH maupun BPNT dan lainnya.

Kemudian seiring berjalannya proses tersebut, BST Kemensos dibagikan melalui Kantor POS, sedangkan jajaran pemerintah desa tidak memegang data penerimanya.

Sehingga dikhawatirkan terjadi tumpang tindih penerima antara BST dan BLT-DD.

"Makanya kami kemarin minta pendataan BLT-DD ini cover dulu semuanya, nanti sewaktu penyaluran dikroscek ke penerimanya, kalau sudah menerima dicoret. Tapi jangan sampai nanti masyarakat dicoret dari BLT tapi tidak menerima BST," ungkapnya.

Sementara itu, kata Anton, untuk penyaluran BLT-DD tahap II, kemungkinan akan menggunakan data penerima yang sama dengan tahap I.

Sebab, dalam juknis aturan tidak mengatur proses pendataan ulang, penambahan ataupun pengurangan keluarga penerima manfaat.

Selain itu, pada tahap I jajaran pemerintah desa sudah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus) hingga musrenbang tingkat kecamatan untuk menetapkan data penerima beserta anggarannya.

"Mekanisme tidak ada. Cuma forum pengambilan keputusan, kalau ada penambahan atau pengurangan penerima dikembalikan ke musyawarah, tidak bisa langsung," ungkapnya. (posbelitung.co/dede s)

Penulis: Dede Suhendar
Editor: Hendra
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved