Breaking News:

Ombudsman RI Pantau Kebijakan Ekspor Benih Lobster

Ia mengharapkan kebijakan yang berpeluang memberikan celah bagi para eksportir nakal ini harus diantisipasi oleh para penegak hukum.

Warta Kota/Andika Panduwinata
ILUSTRASI: Penyelundupan benih lobster digagalkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang 2019 lalu. petugas mengamankan 2 koper yang berisi 40.309 benih lobster dari lambung pesawat AirAsia QZ262 rute Jakarta - Singapura. 

Ombudsman Pantau Kebijakan Ekspor Benih Lobster

POSBELITUNG.CO- Kebijakan ekspor lobster, kepiting, dan rajungan, yang menuai kritik karena dianggap dapat merugikan nelayan dalam negeri serta merusak budidaya ikut diawasi Ombudsman RI.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih dalam pernyataan di Jakarta, Senin, menilai pelaksanaan kebijakan itu berisiko tinggi dari sisi akuntabilitas administratif dan berpotensi melahirkan kecurangan.

"Karena penetapan yang bersifat terbatas akan berpotensi bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat," kata Alamsyah seperti dikutip dari Antaranews.com.

Alamsyah mengingatkan janji politik pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah lokal dalam rantai pasok harus menjadi acuan dan tidak hanya menghitung untung atau rugi.

Untuk itu, tambah dia, peraturan yang menyangkut banyak orang dan masa depan sumber daya alam Indonesia sebaiknya dikaji lebih mendalam dan disusun lebih partisipatif.

Apabila kebijakan ini tetap dilakukan, kata dia, implementasinya harus dilakukan secara transparan, terutama dalam penunjukan eksportir yang bebas dari rekam jejak penyelundupan.

Dalam kesempatan terpisah Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menilai peraturan itu memberikan keuntungan bagi investor, eksportir, dan importir.

Padahal kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 itu bisa memberikan ancaman terhadap kelangsungan sumber daya perikanan.

"Permen KP 12/2020 sangat pro-investor serta eksportir, dan berpotensi merugikan nelayan kecil maupun tradisional," katanya.

Ia mengharapkan kebijakan yang berpeluang memberikan celah bagi para eksportir nakal ini harus diantisipasi oleh para penegak hukum.

Sebelumnya Direktur Jenderal Perikanan BudidayaKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengatakan pemerintah akan terus mendorong adanya budi daya lobster di daerah meski ada regulasi itu.

Terkait ekspor, Slamet memastikan KKP terus melakukan pengawasan dan evaluasi kepada perusahaan eksportir yang telah mendapatkan izin untuk mengekspor.

"Eksportir juga harus memenuhi kuota yang diperbolehkan untuk ekspor dan tidak boleh melebihi jumlah yang dibudidayakan," ujarnya.

(Editor: Ahmad Sabran)

Artikel ini telah tayang di WARTAKOTALIVE.COM dengan judul Ombudsman Pantau Kebijakan Ekspor Benih Lobster

Penulis: tidakada007
Editor: Khamelia
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved