Berita Belitung

Polres Belitung Timur Tertibkan Tambang Rajuk di DAS Manggar, Berani Membandel Terancam Sanksi Hukum

Kepolisian Resor Belitung Timur melaksanakan janjinya. Senin (22/6/2020) pagi personel Polres Beltim menertibkan tambang-tambang rajuk ilegal

Ist/Polres Beltim
Petugas Kepolisian Resor Belitung Timur saat menertibkan tambang-tambang rajuk ilegal di Daerah Aliran Sungai Manggar, Senin (22/6/2020) 

POSBELITUNG.CO,BELITUNG--Kepolisian Resor Belitung Timur melaksanakan janjinya. Senin (22/6/2020) pagi personel Polres Beltim menertibkan tambang-tambang rajuk ilegal di Daerah Aliran Sungai Manggar.

Kasat Reskrim Polres Beltim AKP Ghalih Widyo Nugroho mengatakan sudah mengecek ke lokasi penambangan dan sudah memberikan edukasi kepada para penambang agar lebih tertib dalam melakukan penambangan termasuk dalam pengurusan administrasinya.

"Pada dasarnya daerah tersebut merupakan wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah. Cuma yang jadi masalah ada sebagian penambang yang beroperasi tanpa adanya SPK dari PT Timah," ungkap Ghalih kepada Posbelitung.co, Selasa (23/6/2020).

Menurutnya, ada lebih kurang 30 ponton tambang rajuk yang ia tertibkan kemarin. Jumlah tersebut terdiri dari ponton yang ada di luar kawasan IUP ataupun di dalam IUP tapi tak ada SPK.

Sebenarnya, lanjut AKP Ghalih, permasalahan ini baru sekarang terjadi. Kalau yang beberapa waktu lalu sudah bekerja di dalam lokasi IUP PT Timah.

Hanya saja akhir-akhir ini banyak penambang dari wilayah Manggar yang mulai masuk. Hal tersebut yang menimbulkan ketidaktertiban dari mereka.

"Dari mereka di lokasi kemarin menyambut baik. Ke depan tak akan melakukan aktivitas sebelum administrasi tadi dilengkapi," kata Ghalih.

Dia menegaskan ini merupakan imbauan yang pertama sekaligus terakhir dari kepolisian.

Untuk itu Ghalih menekankan apabila masih tetap bandel ke depan akan diberikan tindakan tegas yakni upaya penegakan hukum.

Menurutnya aktivitas  penambangan ilegal tersebut  melanggar Pasal 158 Undang-undang Minerba dan bisa dijerat hukuman penjara 10 tahun, denda Rp 10 miliar.

"Tadi sudah clear dibongkar semua dan ada yang dipindah ke lokasi IUP. Itu juga tidak beroperasi sampai administrasinya lengkap,"tegas Ghalih. (Posbelitung.co/BryanBimantoro)

Penulis: Bryan Bimantoro
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved