Berita Belitung

Ketua Komisi I DPRD Babel Bantah Usulkan Kenaikan HET Elpiji

Menurut dia, apa yang ia sampaikan hanya bersifat menjaring aspirasi dan keluhan masyarakat dan BUMDes selaku pangkalan gas.

Penulis: Dede Suhendar | Editor: Dedi Qurniawan
ist
Komisi I DPRD Babel sewaktu bertemu Pemkab Beltim membahas persoalan gas elpiji 3 kg, Selasa (23/6/2020) 

POSBELITUNG.C, BELITUNG - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Babel Hellyana membantah bahwa dirinya mengusulkan kenaikan HET Gas Elpiji subsidi 3 kg pada rapat bersama Wakil Bupati Beltim beberapa lalu .

Menurut dia, apa yang ia sampaikan hanya bersifat menjaring aspirasi dan keluhan masyarakat dan BUMDes selaku pangkalan gas.

Kemudian sesuai tupoksi, dirinya menekankan pada kerapihan pendataan agar distribusi lebih tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan.

"Jadi sebenarnya pertemuan itu sifatnya baru penjaringan untuk dibawa ke RDP, apalagi di Belitung juga belum. Kami juga paham kalau bicara kenaikan pada kondisi saat ini tidak mungkin karena ekonomi masyarakat juga sedang sulit," ujarnya saat ditemui posbelitung.co, Kamis (25/6/2020).

Selain itu, kata dia, persoalan kelangkaan gas elpiji 3 kg juga harus diselesaikan di tengah pandemi Covid-19.

Sebab, biasanya masyarakat akan berkumpul ketika membeli gas tanpa mengindahkan protokol kesehatan terutama sosial distancing.

"Kondisi seperti ini kalau bisa jangan berulang maka perlu dicarikan solusinya dan bila perlu dibuat aturan tegas kalau memang ada permainan kenakalan di sini oleh oknum yang hanya mencari keuntungan sendiri," tegasnya.

Hellyana menekankan bahwa gas elpiji 3 kg subsidi hanya diperuntukan bagi kalangan masyarakat miskin dan UMKM.

Namun pada kenyataannya, banyak keluhan bahwa gas tersebut tidak tepat peruntukkan.

Sehingga dirinya menyarankan agar dibuat semacam kartu kendali agar distribusi lebih tepat sasaran dan mencegah terjadinya kelangkaan.

Menurutnya bicara masalah elpiji 3 kg harus mempertimbangkan dua sisi yaitu penjual dalam hal ini agen maupun pangkalan dan pembeli yakni masyarakat miskin.

Dalam pertemuan bersama Pemkab Beltim, dirinya menerima laporan dari BUMDes selaku pangkalan bahwa keuntungan yang didapat sangat minim karena harga jual sudah dikunci dengan HET.

Sementara terdapat biaya angkut dari Pangkalpinang menuju Beltim, akibatnya BUMDes kesulitan mengembangkan usahanya.

Oleh sebab itu, muncul topik pembicaraan menaikkan HET.

Akan tetapi di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik dalam pandemi Covid-19.

"Makanya kemarin kami belum menemukan formulasi yang tepat, karena Pertamina kemarin hanya perwakilan. Memang kondisinya sulit dan kami memahami keluhan dari dua sisi ini," ungkapnya.

Dirinya juga menekankan kepada agen agar lebih ketat mengawasi pangkalan dalam pendistribusian gas elpiji 3 kg.

Dalam artian memastikan bahwa gas elpiji benar-benar dijual kepada penerima yang berhak dan tidak dijual secara eceran. (posbelitung.co/dede s)

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved