Berita Belitung Timur

Protokol Kesehatan dalam Pilkada Belitung Timur 2020, Ini Komentar Direktur Leksikal

Prasyarat utama untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 adalah wajib menerapkan protokol kesehatan ketat

Ist/Marwansyah
Direktur Eksekutif LEKSIKAL Marwansyah. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG--Direktur Eksekutif Leksikal Marwansyah mengatakan prasyarat utama untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 adalah wajib menerapkan protokol kesehatan ketat terutama di rencana era new normal dalam wilayah Belitung Timur.

Marwansyah menyebutkan,  syarat lainnya juga mesti dipenuhi yakni kebutuhan anggaran untuk kesediaan APD, kesiapan teknis penyelenggara, dan regulasi aturan hukum yang tidak multitafsir.

Bahkan dalam penerapan di lapangan protokol kesehatan tidak hanya diterapkan bagi penyelenggara namun juga pemilih atau warga yang tentu juga berinteraksi di lapangan.

"Jadi kolaborasi, sinergisitas, saling lindungi mesti jadi contoh warga. Misal giat tatap muka peserta harus jaga jarak, pakai masker, lalu cuci tangan. Semoga kedepan lebih tertata rapi sesuai jarak aman protokol kesehatan," jelas Marwansyah kepada Posbelitung.co, Kamis (25/6/2020).

Dia berharap tak ada warga Beltim yang terpapar Covid-19 dalam pelaksanaan giat metode langsung tatap muka terkait lanjutan tahapan Pilkada Beltim 2020.

"Kita saling lindungi supaya tak terpapar. Jangan ada kluster pilkada Covid-19," ucapnya.

Ke depan ia menginginkan agar KPU Beltim menggencarkan program sosialisasi dan lebih inovatif, seperti sosialisasi ke publik dilakukan dengan metode tak langsung yakni dengan daring webinar yang diikuti para peserta melalui virtual langsung dengan narasumber dari komisioner KPU.

"Kini pandemi Covid-19 berdampak pada tingkat kerawanan penyelenggaraan Pilkada 2020. Hal ini terlihat dari launching indeks kerawanan Pilkada yang hasilnya telah dimutakhirkan oleh Bawaslu RI dengan menyertakan instrumen Covid-19. Terdapat 27 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi, 146 rawan sedang dan 88 kabupaten/kota titik rawan rendah," jelasnya.

Untuk itu, Bawaslu RI telah merekomendasikan pada semua stakeholder Pilkada 2020 untuk memastikan penyelenggara, peserta, pendukung, dan pemilih menerapkan protokol kesehatan termasuk memastikan dukungan anggaran penyediaan APD dengan tetap menjaga kemandirian aparat pemerintah dari abuse of power penganggaran covid19.

"Tugas pastikan ini sudah disampaikan Bawaslu RI saat launching IKP kepada jajaran di bawahnya agar pengawasan giat penyelenggaraan tetap kedepankan protokol kesehatan selain teknisnya," kata Marwansyah.(Posbelitung.co/BryanBimantoro)

Penulis: Bryan Bimantoro
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved