Breaking News:

Erick Thohir Bakal Terus Pangkas Jumlah BUMN, Disisakan 70 BUMN Saja!

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang melakukan perombakan besar-besaran terhadap bisnis BUMN.

Tribunnews.com/Herudin
Menteri BUMN Erick Thohir berikan penjelasan mengenai naiknya tagihan listrik yang dialami oleh masyarakat. 

POSBELITUNG.CO--Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang melakukan perombakan besar-besaran terhadap bisnis BUMN. Ada beberapa transformasi yang sudah dan tengah dilakukan oleh Erick Thohir.

Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu pembicara dalam Webinar Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) pada Sabtu (27/6). Adapun tema yang diangkat adalah "Sinergisitas Kolabirasi Alumni Melalui Inovasi Menyongsong Kebangkitan Ekonomi dan Demokrasi Pasca Covid-19"

Penjelasan Bank Bukopin terkait Nasabah Sulit Tarik Dana

Dalam diskusi tersebut hadir pembicara kunci Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Adapun pembicara dalam bidang ekonomi hadir juga Alumni Unpad yang juga Direksi Bio Farma Rahman Roestan dan Alumni Unpad juga Herdi Rosadi Direktur Human Capital Bank BRI.

Sedangkan pembicara di bidang politik yang juga Alumni Unpad dan Guru Besar Unpad sekaligus Pengamat Politik Unpad Muradi, Dekan FISIP Unpad Widya Setiabudi, Direktur Eksekutif Netgrid Ferry Kurnia, dan Hari Nugraha Kepala Puslitbang PKASN LAN.

Selain itu juga ada Rektor Unpad Rina Indiastuti dan Tina Talisa Alumni FKG Unpad yang sekarang menjadi Juru Bicara BKPM.

Menteri  BUMN Erick Thohir mengatakan, dirinya tidak ingin mengungkit masalah pada Kementerian BUMN era sebelumnya. Namun, memang ada beberapa yang mesti diperbaiki agar BUMN menjadi mandiri. "Fokus BUMN kami ingin mapping yang lebih jelas, yang punya nilai ekonomi, pelayanan publik dan mana yang keduanya," kata Erick.

Misalnya, Telkom dan Telkomsel dan Bank Mandiri pasti mementingkan bisnisnya, tetapi seperti Bulog, Pupuk harus mementingkan pelayanan publik. "Bukan berarti perusahaannya babak belur atau merugi," ungkapnya.

Dengan adanya mapping ini maka beban manajemen akan jelas. "Tidak tercampur-campur, dalam menentukan KPI dan tantiem ini yang kita benahi," imbuh dia.

Baca Juga: Terbukti! Kebijakan New Normal bikin ekonomi di Kepri tumbuh 28% & DKI Jakarta 21%

Halaman
12
Editor: Khamelia
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved