Breaking News:

ASN Jadi Komisaris BUMN, Potensi Timbulkan Benturan Regulasi

Ada upaya sistematis untuk mengubah kekakuan atau batasan etika, sehingga ASN diperbolehkan menjabat sebagai komisaris.

Ombudsman RI
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih. 

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, penempatan aparatur sipil negara (ASN) sebagai komisaris BUMN dinilai berpotensi menimbulkan benturan regulasi.

Terlebih, bila ASN tersebut menduduki posisi komisaris di anak usaha BUMN. Sebab, menurut dia, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN.

"Kecuali (anak perusahaan itu) hasil holdingisasi. Itu sama saja membolehkan ASN aktif boleh menjadi komisaris di perusahaan swasta," kata Alamsyah dalam telekonferensi, Minggu (28/6/2020).

"Apakah kita mau membiarkan begitu? Atau memang kita privatisasi saja seluruh proses pegawai di pemerintah, disamakan dengan swasta," imbuh dia.

Ia melihat, ada upaya sistematis untuk mengubah kekakuan atau batasan etika, sehingga ASN diperbolehkan menjabat sebagai komisaris.

Jika melihat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, maka ASN dilarang rangkap jabatan menjadi direksi dan komisaris perusahaan swasta.

Namun, PP itu diubah menjadi PP Nomor 53 Tahun 2019 tentang Disiplin PNS dan tidak ada lagi larangan merangkap jabatan menjadi komisaris, kecuali menjadi anggota partai politik.

"Tampaknya ASN mau diberi kelonggaran setara pegawai swasta, tapi tentu priviledgenya tidak ya. Apakah ini fair atau tidak, kita serahkan kepada pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan adanya 397 penyelenggara negara/pemerintahan yang terindikasi rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN pada 2019.

Dari 397 orang dimaksud, komisaris terindikasi rangkap jabatan yang berasal dari kementerian mencapai 254 orang (64 persen), dari lembaga non kementerian mencapai 112 orang (28 persen), dan dari perguruan tinggi 31 orang (8 persen).

Untuk instansi asal kementerian, ada lima kementerian yang mendominasi hingga 58%, yaitu Kementerian BUMN (55 orang), Kementerian Keuangan (42 orang), Kementerian Perhubungan (17 orang), Kementerian PUPR (17 orang), dan Kementerian Sekretaris Negara (16 orang). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "ASN Jadi Komisaris Anak BUMN, Ombudsman: Sama Saja Kerja di Swasta"

Editor: Tedja Pramana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved