Breaking News:

Temuan Ombudsman RI, 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan dan Dobel Penghasilan, Arya: Bukan Isu Baru

Kalau dibiarkan juga ini tampaknya akan membuat kepercayaan publik buruk dan melihat BUMN sebagai tempat untuk mencari penghasilan lebih

Kompas.com/Akhdi Martin Pratama
Gedung kantor Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat 

POSBELITUNG.CO - Rangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi temuan Ombudsman RI.

Dari catatan Ombudsman RI terdapat 397 komisaris di BUMN yang rangkap jabatan di tahun 2019.

Bahkan, mayoritas komisaris tersebut ditempatkan di BUMN yang kinerja keuangannya belum baik.

“Jadi kalau kita lihat sekian banyak ini (komisaris) menyebar di kebanyakan BUMN yang rata-rata tidak mempunyai pendapatan yang signifikan, belum untung yang bagus.

Bahkan beberapa ada yang masih merugi,” ujar Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dalam konferensi pers virtual, Minggu (29/6/2020).

Selain rangkap jabatan, Ombudsman juga menemukan ratusan komisaris BUMN ini memperoleh penghasilan ganda.

Berdasarkan data dari Ombudsman, orang-orang tersebut diketahui selain menjadi komisaris BUMN juga memasih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri.

“Masalah double payment kalau dibiarkan juga ini tampaknya akan membuat kepercayaan publik buruk dan melihat BUMN sebagai tempat untuk mencari penghasilan lebih dan agak aneh kalau saya lihat sampai itu terjadi,” kata dia.

Alamsyah menjelaskan, jika hal tersebut terus terjadi bisa memperburuk citra BUMN.

Atas dasar itu, Ombudsman akan memberi masukan ke pemerintah agar hal tersebut tidak terus terjadi.

Halaman
123
Editor: Rusmiadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved