Berita Belitung

Reforma Agraria, Seluruh Tanah di Belitung Harus Punya Sertifikat

BPN Kabupaten Belitung sebagai salah satu pilot projects, mengharapkan seluruh tanah atau lahan di Kabupaten Belitung berlegalitas sertifikat.

Pos Belitung/Disa Aryandi
Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem), Selasa (30/6/2020) ketika melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kepala BPN Kabupaten Belitung Ari Wibowo. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung, Selasa (30/6/2020) melakukan penandatanganan kerja sama program reforma agraria.

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan oleh Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) dan Kepala BPN Kabupaten Belitung Ari Wibowo.

Program reforma agraria merupakan program pembuatan sertifikat tanah yang dimotori oleh pemerintah pusat.

BPN Kabupaten Belitung sebagai salah satu pilot projects, mengharapkan seluruh tanah atau lahan di Kabupaten Belitung berlegalitas sertifikat.

Salah satu kegunaan sertifikat tersebut adalah bisa dijadikan mengembangkan modal usaha seperti KUKM dan nelayan.

"Jadi ada program itu dari BPN, dan reforma agraria tersebut, agar semua tanah di Belitung ini punya sertifikat, sebagai penataan akses permodalan," kata Kasi Penataan Pertanahan BPN Kabupaten Belitung Surya Darma kepada posbelitung.co, selasa (30/6/2020).

Khusus untuk reforma agraria di tahun 2020 ini, BPN seharusnya mempunyai target pembuatan sertifikat sebanyak 500 sertifikat.

Lantaran muncul permasalahan pandemi covid-19, yang direalisasikan dari target itu hanya 250 sertifikat.

"Itu satu mata anggaran untuk satu tahun ini, dan sudah di plot untuk program reforma agraria ini, itu di Desa Pelepak Pute, Kecamatan Sijuk. Sebetulnya ini menyeluruh, tetapi prioritas untuk KUKM," ujarnya.

Sedangkan untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kata dia, kini sudah dilakukan per Desa.

Khusus untuk 2020 ini, per Desa yang bersifat berdampingan seperti Air Pelempang Jaya dan Air Merbau.

"Nah kalau waktu untuk buat sertifikat ini, hampir sama waktu pembuatan nya antara PTSL dan program reforma agraria, karena satu mata anggaran. Kemarin sudah mulai di bulan Februari, tapi terhenti karena covid-19, dan ini sudah dimulai lagi dari awal Juni kemarin," bebernya. (Posbelitung.co/Disa Aryandi)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: Dedi Qurniawan
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved