Breaking News:

Berita Belitung

Pemerintah Baru Bahas Keselamatan Pesepeda, Wacana Pajak Sepeda Belum Ada

Ada pembahasan hanya pengaturan penggunaan sepeda oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, berkaitan dengan keselamatan berlalulintas.

Penulis: Disa Aryandi | Editor: Hendra
Dok Sudin Kominfotik Jakarta Utara
Warga bersepeda saat pelaksanaan car free day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara, MInggu (28/6/2020). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Muncul wacana pajak sepeda seperti kendaraan bermotor, hingga sekarang belum ada pembahasan resmi atau arahan dari Pemerintah Pusat.

Yang ada pembahasan hanya pengaturan penggunaan sepeda oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, berkaitan dengan keselamatan berlalulintas.

"Jadi bukan pajak sepeda sebetulnya, tapi regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda," kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Ubaidillah kepada posbelitung.co, sabtu (4/7/2020).

Salah satu nya, menurut Ubaidillah, yaitu pesepeda harus menggunakan helm, sarung tangan dan pelindung sikut serta lutut.

Itu tentu sangat penting sekali, untuk meminimalisir cidera, apabila terjadi terjadi kecelakaan.

"Apalagi di era new normal ini, transisi adaptasi kebiasaan baru, memang ada peningkatan jumlah pesepeda. Jadi yang sekarang dibahas di kementerian tentang regulasi itu," bebernya.

Sebab, di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor.

Sehingga pengaturan nya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

"Ya memang animo masyarakat yang menggunakan sepeda saat covid-19 ini sangat tinggi. Itu harus di barengi dengan perlindungan keselamatan pesepeda," pungkasnya.

Wacana Lama Muncul

Halaman
12
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved