Bangka Belitung Resmi Gugat UU Minerba ke MK, Begini Jawaban Kementrian ESDM

Undang-undang yang baru berusia sebulan ini digugat karena berpotensi merugikan daerah, khususnya provinsi Bangka Belitung.

Editor: Hendra
Pos Belitung/Disa Aryandi
Lahan bekas tambang di sekitar wilayah Kecamatan Gantung, dari pengamatan udara saat pemantauan banjir dengan menggunakan helikopter Tim BNPB, Kamis (20/7/2017) Pos Belitung/Disa Aryandi 

Kedua, RPP yang terkait dengan wilayah pertambangan.

Ketiga, RPP tentang pembinaan dan pengawasan, yang di dalamnya antara lain terdapat pengaturan perihal reklamasi dan pasca tambang.

Ketiga RPP tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu sembilan bulan ke depan setelah UU Minerba baru diundangkan.

Sejak penyusunannya, UU Minerba baru pengganti UU Nomor 4 Tahun 2009 memang kontroversial.

Meski banyak penolakan, DPR dan Pemerintah tetap melanjutkan pembahasan hingga akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020.

UU Minerba baru itu, sah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020.

Kemudian diundangkan di hari yang sama oleh Kementerian Hukum dan HAM. 

Artikel ini sudah ditayangkan oleh kontan.co.id dengan judul: UU Minerba digugat ke MK, begini tanggapan pemerintah

* Timah Habis Babel Kena Bencana

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman bersama sejumlah kalangan resmi menggugat Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (10/7/2020).

Gugatan itu dilayangkan karena undang-undang minerba yang baru ini dinilai bisa merugikan daerah penghasil sumber daya alam.

Gubernur Erzaldi Rosman mengatakan undang-undang tersebut perlu dikaji kembali. Karena dianggap pada saat disusun, pemerintah daerah tidak dilibatkan.

Sehingga dianggap merugikan pemda, dalam hal ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kami semata-mata ingin daerah dilibatkan dalam menyusun undang-undang ini. Ini perlu, karena urusan sumber daya alam ini sangat sensitif. Jangan sampai sumber daya alam kami terkuras habis, masyarakat kami masih seperti biasa-biasa saja," ungkap Gubernur Erzaldi saat berada di Mahkamah Konstitusi, berdasarkan rilis yang diterima Bangkapos.com, Jumat (10/7/2020) malam.

Halaman
1234
Sumber: Kontan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved