Bangka Belitung Resmi Gugat UU Minerba ke MK, Begini Jawaban Kementrian ESDM

Undang-undang yang baru berusia sebulan ini digugat karena berpotensi merugikan daerah, khususnya provinsi Bangka Belitung.

Editor: Hendra
Pos Belitung/Disa Aryandi
Lahan bekas tambang di sekitar wilayah Kecamatan Gantung, dari pengamatan udara saat pemantauan banjir dengan menggunakan helikopter Tim BNPB, Kamis (20/7/2017) Pos Belitung/Disa Aryandi 

Undang-undang yang baru disahkan pada 10 Juni 2020 itu menuai polemik sejak awal pembahasan karena dinilai lebih mengedepankan kepentingan pihak-pihak tertentu, khususnya pelaku usaha pertambangan batu bara.

Ketua Tim Kuasa Hukum Pemohon, Ahmad Redi mengatakan bahwa revisi UU Minerba ini tak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (carry over ).

Draf RUU inisiatif DPR tersebut telah disusun sejak DPR periode 2014-2019, tetapi masa jabatannya berakhir September 2019, belum dilakukan kembali pembahasan daftar inventaris masalah R UU Minerba.

Ketua Tim Kuasa Hukum Ahmad Redi juga menyayangkan pembahasan R UU Minerba dilakukan secara tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR, serta tidak melibatkan partisipasi publik, pemangku kepentingan, dan DPD. (*)

Sumber: Kontan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved