Breaking News:

Komisi X Khawatirkan Kebijakan BBM Satu Harga Terkait Langkah IPO Pertamina

Kebijakan IPO bakal membuat kebijakan Pertamina lebih mengarah kepada pencapaian laba sebesar-besarnya ketimbang kesejahteraan sosial.

kontan.co.id
ILUSTRASI. Pertamina merealisasikan program BBM Satu Harga melalui peresmian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kayong Utara, Pulau Maya, Kalimantan Barat. 

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Niatan PT Pertamina melakukan Initial Public Offering (IPO) anak usaha menimbulkan kekhawatiran pada kebijakan BBM satu harga.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Nasdem, Daerah Pemilihan Papua Barat Rico Sia bilang langkah IPO Pertamina membuat masyarakat khususnya wilayah Papua Barat khawatir kebijakan BBM satu harga juga akan berubah.

"Kebijakan Bahan Bakar Minyak satu harga yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tahun 2016 lalu, kemungkinan besar akan berubah jika Pertamina menjual sejumlah anak perusahaannya kepada investor swasta," ujar Rico dalam keterangan resmi, Rabu (29/7).

Rico menjelaskan, kebijakan IPO bakal membuat kebijakan Pertamina lebih mengarah kepada pencapaian laba sebesar-besarnya ketimbang kesejahteraan sosial.

Selain itu, Rico berpendapat motivasi investor swasta membeli saham sebuah perusahaan adalah keuntungan sebesar-besarnya. Motivasi itu bertentangan dengan semangat kebijakan BBM satu harga yang lebih berorientasi kepada kesejahteraan sosial dan keadilan energi. Ia melanjutkan, hal ini pun akan diteruskan kepada Komisi VII DPR RI yang membidangi urusan energi.

Ia menilai selama ini kebijakan BBM satu harga sangat meringankan beban ekonomi jutaan masyarakat di wilayah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T), terutama Indonesia bagian Timur. Kebijakan itu juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi setempat.

"Sebelum kebijakan BBM satu harga ditetapkan Presiden Joko Widodo, BBM jenis Premium dan Solar di wilayah 3T Indonesia mencapai Rp 60.000 sampai Rp 100.000 per liter, tergantung tingkat kesulitan geografi penyaluran BBM. Harga tersebut sangat memberatkan masyarakat setempat, termasuk nelayan kecil yang harus mengeluarkan biaya ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap hari agar dapat melaut," kata Rico.

Ia menambahkan, kehadiran program BBM satu harga sejak 4 tahun lalu, membuat masyarakat di wilayah 3T di Indonesia dapat menikmati BBM jenis Premium Rp 6.450 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter atau sama dengan wilayah lain di Indonesia.

Dalam melaksanakan program tersebut, Pertamina mengeluarkan subsidi biaya distribusi sekitar Rp 30.000 hingga Rp 50.000 per liter. Langkah ini menurut Rico patut diapresiasi dan dipertahankan.

Ia melanjutkan, privatisasi Pertamina berpotensi pengambil keputusan tak lagi sepenuhnya ditangan Pertamina. Hal ini juga bakal berdampak pada kebijakan BBM satu harga yang sangat mungkin berubah karena desakan investor swasta yang tercatat sebagai pemegang saham.

Halaman
12
Editor: tedja pramana
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved