Breaking News:

Advertorial

Dinas Kesehatan-PPKB Belitung Timur Bentuk Pokja

DINAS KESEHATAN, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB) Kabupaten Belitung Timur membentuk kelompok kerja (pokja)

Ist
Kabid Kesmas Dianita Fitriani, Kadinkes-PPKB Muhamad Yulhaidir, dan Fasilitator Yeni Srihartati saat membuka acara pembentukan pokja. (Pos Belitung/Bryan Bimantoro) 

POSBELITUNG.CO--DINAS KESEHATAN, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB) Kabupaten Belitung Timur membentuk kelompok kerja (pokja) percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) di Rumah Makan Fega, Kamis (13/8).

Kegiatan ini juga bertujuan menyusun regulasi dalam pembentukan pokja tersebut. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Muhamad Yulhaidir mengatakan, pembentukan pokja bersifat sangat urgensi mengingat Belitung Timur menjadi satu dari 120 lokus kematian ibu di Indonesia.

“Di wilayah Bangka Belitung sendiri, menjadi daerah paling tinggi pada angka kematian ibu tahun 2019 sebanyak sembilan orang. Kemudian, sampai semester satu tahun 2020 sudah ada tiga ibu yang meninggal. Pembentukan pokja ini sebagai wujud upaya kami dalam mengentaskan angka tersebut,” kata Yulhaidir seusai acara.

Seorang peserta bertanya di dalam forum. (Pos Belitung/Bryan Bimantoro)
Seorang peserta bertanya di dalam forum. (Pos Belitung/Bryan Bimantoro) (Ist)

Pokja akan diisi oleh lintas sektor terkait supaya bisa menurunkan AKI dan AKN. Mereka akan merumuskan upaya-upaya strategis dalam mengatasi permasalahan ini. Tugas pokja nantinya, memastikan selama satu semester ke depan AKI tetap di angka sekarang, tanpa penambahan.

“Minimal enam bulan ke depan kita nol penambahan kasus. Walaupun angka tiga kasus ini belum tinggi, tapi harus kita jaga bersama karena juga bakal memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Beltim,” jelas Yulhaidir.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Dinkes-PPKB Kabupaten Belitung Timur dalam menurunkan AKI dan AKN. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes-PPKB Kabupaten Belitung Timur Dianita Fitriani menjelaskan, satu di antaranya mengedukasi dan berupaya mengendalikan angka kehamilan berisiko yang dikenal dengan istilah 4T (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu banyak, dan Terlalu dekat jaraknya) dengan perencanaan kehamilan yang baik.

“Wajib hukumnya memeriksakan diri saat baru diketahui hamil dan juga satu bulan sebelum proses persalinan. Kenapa? Yaitu untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan secara lengkap dan mengupayakan kesehatan ibu hamil beserta janinnya, sehingga saat melahirkan dan setelahnya bisa berjalan lancar,” kata Dianita.

Ibu hamil setidaknya harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan (faskes) sebanyak empat kali selama masa kehamilan. Namun karena dalam kondisi pandemi Covid-19, ia menyarankan agar ibu hamil berhati-hati. Jika tidak ada keluhan serius dan tidak mendesak disarankan tidak menghampiri faskes, diganti dengan konsultasi secara virtual kepada bidan atau dokter.

“Bisa lewat chat di media sosial atau video call. Hal ini demi mencegah ibu hamil terpapar dari virus ini. Tapi kalau saat awal kehamilan dan satu bulan sebelum persalinan, itu wajib hukumnya memeriksakan diri,” jelas Dianita.
Tak kalah penting juga, peran suami dan keluarga yang harus aktif mendukung dalam perawatan kehamilan. Ini akan menimbulkan efek senang kepada ibu hamil karena banyak yang perhatian dengannya.

“Dukungan moril dari suami dan keluarga saat kehamilan sangat penting bagi perkembangan kehamilan, karena bisa memunculkan efek senang dan bahagia bagi ibu hamil,” bebernya.

Kegiatan juga diisi pemberian materi oleh Yeni Srihartati sebagai fasilitator focus group discussion dalam merumuskan regulasi pembentukan pokja percepatan penurunan AKI dan AKN. Pokja ini berisi lintas sektor, seperti Dinas Sosial, Bappelitbangda, Kementerian Agama, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Bagian Hukum Pemda Beltim, media, dan undangan terkait. Setelah Pokja AKI dan AKN terbentuk, akan dilanjutkan dengan pemetaan rencana aksi dan analisis stakeholder, hingga dihasilkan rumusan regulasi terkait pengendalian AKI dan AKN . (advertorial/s1)

Penulis: Iklan Bangkapos
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved