Breaking News:

Berita Belitung

PGRI Belitung Timur Sampaikan Keluhan Insentif ke DPRD

Insentif untuk kepala sekolah dan guru biasa tidak jauh berbeda. Ini bisa menurunkan kinerja para kepala sekolah

posbelitung.co/Bryan Bimantoro
Sekretaris PGRI Beltim Sadi Suharto 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG TIMUR - Rombongan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Belitung Timur beraudiensi dengan DPRD Beltim, Jumat (28/8/2020).

Sekretaris PGRI Belitung Timur, Sadi Suharto mengatakan kunjungannya ini membawa aspirasi mengenai insentif yang selama ini dinilai rendah, khususnya insentif bagi kepala sekolah.

Menurutnya insentif untuk kepala sekolah dan guru biasa tidak jauh berbeda. Ini bisa menurunkan kinerja para kepala sekolah dan berdampak pada sekolah yang dipimpinnya.

"Kepala sekolah kan punya beban dan tanggungjawab lebih berat dari guru biasa. Kalau seperti ini makin banyak yang tidak mau jadi kepala sekolah, kerja lebih berat tapi insentifnya tidak jauh berbeda," kata Sadi saat ditemui posbelitung.co usai audiensi.

Selain itu, insentif honorer juga jadi fokus Sadi dan rekan PGRI lainnya. Terutama petugas data pokok pendidikan (Dapodik) yang kerja 24 jam.

"Kasian mereka kerja dapatkan tak seberapa tak lebih dari Rp500 Ribu. Sangat sedih kami. Kami di sini ingin memperjuangkan mereka, kalau mereka datang satu-satu ke sini kan tidak mungkin," ujarnya.

Ia berharap pada dewan agar mendorong pemda memberikan timbal balik yang sepadan terhadap kinerja mereka.

"Respon yang kami terima sangat baik dari Bu Rohalba, Pak Suparman dan Pak Fezzi. Saya sangat puas atas respon mereka. Semoga segera terwujud aspirasi kami," harapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja mengatakan akan mendorong pemerintah Belitung Timur agar mengeluarkan kebijakan daerah yang pro terhadap pendidikan.

"Setelah pembahasan ABT, kami akan membahas KUA-PPAS untuk anggaran 2021. Semoga kebijakan daerah mengenai hal tersebut bisa termasuk di sini sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan terutama kepala sekolah selama itu sesuai aturan. Kalau seperti ini takutnya tidak ada yang mau jadi kepala sekolah," kata Fezzi.

Jika ada kebijakan daerah mengenai insentif ini maka bisa dianggarkan, namun jika sebaliknya tidak bisa.

"Kami akan sampaikan ke Dinas Pendidikan. Tadi juga ada Pak Suparman anggota Komisi III, nanti beliau bersama teman komisi lainnya akan berdiskusi dengan Dindik," kata Fezzi.

Terkait dengan guru honor, Fezzi mengaku masih mengkaji mengenai hal ini karena menurutnya sekarang ada perubahan peraturan yang sedang dibahas di tingkat kementerian.

"Saat ini kita kelebihan honorer. Memang untuk insentif mereka tidak sebanding hanya Rp300 Ribu. Saya sempat saran kemarin, guru honor yang sudah sekian tahun mengabdi diangkat menjadi PTT di Dinas Pendidikan. Namun sekarang ada perubahan sistem. Kita lihat lah ke depan nanti," katanya.

(Posbelitung.co/Bryan Bimantoro)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved