Breaking News:

Berita Belitung

Persoalan Anggaran KONI Tidak Disetujui Banggar DPRD Belitung, Ini Penjelasan Sekda Belitung

Persoalan anggaran KONI Belitung yang tidak di setujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Belitung, kini masih belum menuai solusi.

posbelitung.co / Disa Aryandi
Hendra Caya 

POSBELITUNG.CO,BELITUNG--Persoalan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Belitung yang tidak di setujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Belitung, kini masih belum menuai solusi.

Lantaran ada dua event besar berskala nasional dan internasional yang diusulkan oleh KONI di anggaran perubahan itu. yaitu Kejuaraan Nasional (Kejurnas) catur dan triathlon.

Rencana untuk triathlonn tersebut sesuai kalender triathlom harus terlaksana dibulan September 2020 ini.

"Sebetulnya kemarin terakhir saya sudah pernah bilang, untuk datangkan kepala dispora, hasil monep (pembinaan dan pemeriksaan penggunaan anggaran Koni) ada di dispora, biar semua jelas," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Belitung H MZ Hendra Caya kepada Posbelitung.co, Jumat (4/9/2020).

Selanjutnya, kata Hendra, Dispora Kabupaten Belitung sudah memberikan rekomendasi untuk alokasi anggaran KONI tersebut, lantaran ada event triathlon dan catur berskala besar didalam anggaran itu.

"Itu sudah kami sampaikan, tapi keputusan nya tetap seperti itu. Jalan satu - satu nya sekarang ini, untuk triathlon misalkan, tetap di upayakan terlaksana, hanya saja semua harus berupaya mencari dana dari pihak ketiga, jalan satu - satu nya hanya itu, karena itu sudah ketok palu, dan itu tetap harus jalan," bebernya.

Ungkap Usulan Awal KONI Sekitar Rp 2,6 Miliar Sebelum Dicoret Banggar

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Belitung Soebagio mengatakan awalnya KONI mengusulkan pengajuan dana hibah kepada Bupati Belitung sejumlah Rp 2,6 miliar pada rancanganpPerubahan APBD tahun 2020.

Kemudian, bupati meminta Dispora sebagai OPD teknis memproses semua usulan dana hibah tersebut sebelum dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Mekanisme tersebut diatur berdasarkan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 terkait pemberian dana hibah dan bantuan sosial serta turunannya Perbup Belitung nomor 13 tahun 2018 tentang tata cara penganggaran, monev dan pelaporan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung.

Halaman
12
Penulis: Disa Aryandi
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved