Breaking News:

Berita Belitung Timur

Raperda Penyelenggaraan Ibadah Haji Disahkan DPRD Belitung Timur, Fokus tentang Kuota

Fezzi Uktolseja mengatakan perda inisiatif anggota dewan ini agar memberikan pelayanan yang lebih baik untuk jamaah haji Belitung Timur.

Posbelitung.co/BryanBimantoro
Penandatanganan perda tentang Penyelenggaraan Haji di DPRD Beltim, Senin (7/9/2020) 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG TIMUR - Rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Haji disahkan menjadi Perda oleh DPRD Beltim dalam sidang paripurna yang digelar Senin (7/9/2020) di Kantor DPRD Beltim.

Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja mengatakan perda inisiatif anggota dewan ini agar memberikan pelayanan yang lebih baik untuk jamaah haji Belitung Timur.

"Selain itu, lewat perda ini juga kami memperjuangkan penambahan kuota haji untuk Beltim. Saat ini Beltim hanya dapat belasan jamaah haji, sedangkan kuota haji di Babel sebanyak 1000. Jadi kami pikir ada ketidakadilan di sini," kata Fezzi kepada posbelitung.co saat ditemui seusai sidang.

Ia menuturkan, sesuai ketentuan Organisasi Konferensi Islam (OKI), penentuan jamaah haji yaitu 1/1000 penduduk muslim.

Jika jumlah penduduk muslim di Beltim 100.000 maka setidaknya kuota haji di Beltim yaitu 100 orang.

"Sedangkan daftar tunggu sekarang sudah 600 lebih jamaah. Jika setiap tahun kuotanya hanya 13, butuh 46 tahun waktu tunggu agar masyarakat Beltim bisa naik haji. Ini kan menyulitkan kita yang sudah ada niat dan kemampuan berhaji tapi kondiai seperti itu jadi ditunda," kata Fezzi.

Ia berharap perda ini bisa jadi solusi nantinya dalam meningkatkan kuota haji bagi jamaah di Belitung Timur.

Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Timur Burhanudin mengatakan dengan dijadikannya raperda tentang penyelenggaraan jamaah haji menjadi peraturan daerah dapat mengakomodir dan memberikan solusi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berkaitan dengan daftar tunggu jamaah haji yang sangat lama.

"Perda ini juga sebagai dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di daerah dan melaksanakan amanat undang-undang. Selain itu ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial, dan sekali dalam seumur hidup," tutur Burhanudin.

Ia berharap dengan adanya perda ini bisa memperkuat peran pemerintah daerah dalam hal koordinasi dengan kementerian terkait ataupun pemerintah provinsi.

"Juga peran pemerintah dalam melindungi dan memberi perhatian pada jamaah haji saat melakukan ibadah haji. Jadi pemerintah tak hanya menyambut dan mengantarkan saja, lebih dari itu," tutupnya. (Posbelitung.co/BryanBimantoro)

Penulis: Bryan Bimantoro
Editor: Dedi Qurniawan
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved