Breaking News:

Kajari dan Kepala BPPRD Kabupaten Belitung Teken PKS Demi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Kerja sama ini merupakan bagian dari gerakan kepatuhan Belitung Ramah dan Patuh (Beripat) dalam rangka mendorong masyarakat patuh membayar pajak

(posbelitung.co/dede s)
Kajari Belitung Ali Nurudin bersama Kepala BPPRD Iskandar Febro berjabat tangan disaksikan Bupati Belitung Sahani Saleh, Selasa (8/9/2020). 

POSBELITUNG.CO -- Kepala Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Iskandar Febro dan Kajari Belitung Ali Nurudin menandatangi perjanjian kesepakatan bersama berkenaan kerja sama bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, Selasa (8/9/2020).

Menurut Kajari Belitung Ali Nurudin, kerja sama tersebut meliputi bantuan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya demi mendorong percepatan pembangunan serta menunjang optimalisasi penerimaan pajak daerah.

"Kerja sama ini merupakan bagian dari gerakan kepatuhan Belitung Ramah dan Patuh (Beripat) dalam rangka mendorong masyarakat patuh membayar pajak," ujar Ali dalam sambutannya.

Ia menambahkan perjanjian kerja sama serupa juga sudah dilakukan bersama PLN UP3 Belitung, PT Pelindo II Cabang Tanjungpandan serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Belitung.

Sementara itu, Bupati Belitung Sahani Saleh yang menyaksikan penandatanganan menambahkan dukungan dari kejaksaan sangat penting dalam mendukung komitmen pemda agar permasalahan yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi dapat dicegah.

Adapun dukungan yang dimaksud diantaranya berupa pengawalan, pengamanan maupun dukungan keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui tindakan preventif dan persuasif.

Selain itu, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Kami berharap dengan sinergi bersama Kejari Belitung dapat melakukan pendampingan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah. Sehingga terhindar dari tindak pidana korupsi melalui upaya pencegahan," kata Sanem. (posbelitung.co/dede s)

Penulis: Dede Suhendar
Editor: khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved