Breaking News:

Berita Belitung Timur

Sekda dan 19 OPD Digugat PT MPP Soal Pengadaan BBM, Pemkab Belitung Timur Upayakan Mediasi

PT Multi Patra Persada (MPP) menggugat Sekda dan 19 (Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

Ist/Suharman
Kabag Hukum Setda Belitung Timur Suharman. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG--PT Multi Patra Persada (MPP) menggugat Sekda dan 19 (Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam dugaan perkara perbuatan melawan hukum terkait dengan pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sidang gugatan perdana tersebut telah dilakukan pada Rabu (9/9/2020) kemarin di Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Terkait dengan adanya gugatan tersebut, Pemkab Beltim melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Belitung Timur Suharman mengatakan pihaknya akan mengikuti proses jalannya persidangan secara kooperatif.

"Namun, dalam jalannya proses sidang itu sebelum masuk ke pokok perkara, hakim memberikan keleluasaan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk bermediasi. Kalau di dalam mediasi para pihak menemukan kesepakatan yang kemudian dikonsesuskan menjadi akte perdamaian, maka proses persidangan ini tidak dilanjutkan pada pemeriksaan gugatan utama yang menjadi objek dalam gugatan," jelas Suharman saat ditemui Posbelitung.co di ruangannya, Kamis (10/9/2020).

Kalaupun proses mediasi tidak tercapai, menurut Suharman, maka Pemkab melalui kuasa hukum untuk 20 kepala OPD sudah menyiapkan mekanisme eksepsi dan jawaban terhadap gugatan itu.

"Tentunya dengan mengedepankan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar kami dalam membuat eksepsi ataupun jawaban itu. Sah-sah saja pihak PT MPP mengajukan gugatan dan kami berupaya menangkis apa yang menjadi permohonan atau petitum pihak PT MPP untuk diputuskan oleh majelis dalam memeriksa perkara ini," ungkap Suharman.

Mengenai sidang pertama ini, Suharman mengatakan kedua pihak disilakan menyelesaikan perkara ini secara damai setelah ketua majelis menunjuk hakim mediator.

Pada tanggal 16 September 2020, akan dilakukan sidang lagi.

"Sampai tanggal 16 September itu diberikan keleluasaan kepada kedua pihak untuk mengomunikasikan pokok perkara ini di luar pengadilan. Kalau dalam rentang waktu itu sudah ditemukan kesepakatan damai, maka saat sidang hakim tinggal menyetujui dan menuangkannya ke akte kesepakatan dalam putusannya," jelas Suharman.

Pada prinsipnya Pemkab Beltim tetap mengupayakan mediasi namun harus menguntungkan kedua belah pihak.

Halaman
12
Penulis: Bryan Bimantoro
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved