Breaking News:

Dana KONI Belitung

Rombongan Deklarasi GMB Sampaikan 10 Tuntutan ke DPRD Belitung

Rombongan deklarasi Gerakan Masyarakat Belitung (GMB), senin (14/9/2020) bertemu dengan sejumlah beberapa anggota DPRD Belitung

Posbelitung.co/Disa Aryandi
Perwakilan massa deklarasi, senin (14/9/2020) ketika bertemu dengan anggota DPRD Belitung di ruang Bamus. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG-- Rombongan deklarasi Gerakan Masyarakat Belitung (GMB), senin (14/9/2020) bertemu dengan sejumlah beberapa anggota DPRD Belitung, setelah mendapat tekanan dari sejumlah massa yang hadir di halaman gedung wakil rakyat tersebut.

Sejumlah anggota DPRD Belitung itu, diluar dari anggota DPRD Belitung Prayitno Catur Nugroho yang kali pertama menemui massa, menyusul Syamsir, Syukri Gumay, Sylpana, Rusdianto dan Hilman, dan Mahyudin. Tujuh anggota DPRD itu, langsung berdiri dihadapan puluhan massa yang sedang melakukan deklarasi.

Setelah berkomunikasi di halaman gedung DPRD Belitung, sejumlah anggota dewan ini langsung merangkul perwakilan massa aksi, untuk masuk ke dalam ruangan Badan Musyawarah (Bamus). Didalam ruangan itu, point to point tuntutan massa langsung di sampaikan oleh Koordinator Deklarasi GMB Teguh Trinanda.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Belitung Mahyudin memimpin langsung audiensi penyampaian tuntutan tersebut. Sekitar 30 menit isi dari tuntutan itu disampaikan kepada anggota DPRD, maka tuntutan ini langsung diberikan kepada wakil rakyat itu, untuk di tindak lanjut.

Puluhan massa deklarasi, Senin (14/9/2020) ketika berada di Gedung DPRD Kabupaten Belitung.
Puluhan massa deklarasi, Senin (14/9/2020) ketika berada di Gedung DPRD Kabupaten Belitung. (Posbelitung.co/Disa Aryandi)

Berikut 10 point tuntutan yang disampaikan oleh GMB kepada anggota DPRD Belitung :

1. Segera ditetapkannya sebagai tersangka seluruh pihak yang terlibat didalam kasus Pabrik Arak (Pemilik lahan, Pemodal, Pembuat, dll) dan diadili dengan seadil-adilnya kemudian dijatuhi dengan hukuman yang paling berat sebagai keadilan hukum dan adanya efek jera.

2. Segera Diadili dan Dijatuhi dengan hukuman yang maksimal bagi pelaku yang diduga melakukan Fitnah dan Dugaan penistaan Mualaf, dan Adanya komitmen bersama dari Rakyat, Pejabat, Politisi, Pemimpin untuk saling menjaga kerukunan, saling menghargai sesama, dan tidak akan ada lagi pernyataan-pernyataan yang membawa dan memancing timbulnya Isu SARA di Kabupaten Belitung,

3. Segera Diganti/Dirubah/Dihapus/Diturunkannya tulisan Satam Square, Rock Corner, Public Safety Center, Belitong Food Street, Zero Point dll yang semuanya berbahasa asing di ruang publik. Diganti dengan Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Daerah sebagai amanat dan pelaksanaan dari UU No. 24 Tahun 2009 & PERPRES No. 63 Tahun 2019, Dan sebagai upaya untuk menjaga Jati diri dan Kearifan Lokal sebagai Identitas budaya dan Upaya menjaga serta melestarikan bahasa daerah.

4. Segera Dikembalikannya fungsi aset daerah sesuai dengan fungsi dan peruntukan awal, Yaitu dikembalikannya Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Belitung dan Wakil Bupati bisa kembali menempati Rumah Dinas Wakil Bupati yang awal/semula.

5. Segera Diperbaiki apa yang kurang dan Dijalankan dengan penuh apa yang telah menjadi program dan layanan program SEHATI, Dijalankan apa yang telah dipublikasikan ke Masyarakat yaitu Adanya pendampingan pasien rujukan selama di Jakarta, Adanya fasilitas dan Layanan Mobil Rujukan/Ambulance di Belitung dan Selama proses berobat rujukan di Jakarta.

Halaman
1234
Penulis: Disa Aryandi
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved