Breaking News:

Berita Belitung Timur

Antisipasi Kluster Pilkada, Pemkab Belitung Timur Gelar Rakor Penegakan Hukum Protokol kesehatan

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengadakan rapat koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan dalam suksesi pilkada serentak 2020.

Penulis: Suharli | Editor: nurhayati
Posbelitung.co/Suharli
Rapat Koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan dalam suksesi Pilkada serentak 2020, Senin (21/9/2020) 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG-- Pemerintah  Kabupaten Belitung Timur mengadakan rapat koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan dalam suksesi pilkada serentak 2020.

Wakil Bupati Belitung Timur, Burhanudin ditemui usai memimpin rakor tersebut mengatakan rakor itu upaya kembali mendisiplinkan masyarakat atas protokoler Covid-19.

"Kami ingin menggencarkan kembali atas upaya antisipasi penyebaran covid-19 di Belitung Timur. Jangan sampai dalam pelaksanaan pilkada sampai muncul kluster baru dari penyebaran covid-19, misalnya akibat tanpa masker dan cuci tangan, tidak menjaga jarak, sehingga sibuk dalam pilkada tetapi abai dalam kesehatan," jelas pria yang akrab disapa Aan itu, Senin (21/9/2020).

Dia mengatakan Perbup Nomor 44 tahun 2020 sebagai implementasi Pemda untuk mengatasi covid-19 agar tidak kembali  merebak  di Belitung Timur.

Aan berpesan kepada semua masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan saat pesta demokrasi rakyat itu.

"Walaupun ada undangan-undangan mengikuti penyelenggaran pilkada atau kampanye dialogis kita ikuti protokol kesehatan, kita sayang semua masayarakat sebagai calon pemimpin saya tidak mau mayarakat kita ini tertularkan oleh pandemi covid-19. Nah kami mengimbau agar masyarakat mengikuti prtokol kesehatan dan kepada teman-teman di Pemeritah agar juga mewaspadai agar jangan sampai terlena dalam penangulangan penanganan kesehatan secara utuh," ingat Aan.

Desk Pilkada Belitung Timur 2020 yang diketuai Oleh Sekda Beltim, Ikhwan Fahrozi menyampaikan rakor pertama desk pilkada menindaklanjuti surat mentri dalam negeri.

"Sebetulnya perintah surat itu sebelum tanggal 18 daerah sudah melakukan rapat koordinasi dalam rangka pilkada ditengah pandemi covid-19. Pada intinya, desk pilkada ini menyiapkan persiapan protokol kesehatan pada pilkada," ungkap Ikhwan.

Menurutnya dengan terbitnya perbub 44 tahun 2020, pemerintah daerah sudah dapat menerapkan protokol kesehatan. Melalui OPD teknis akan mensosialisasikan dan sekaligus action terhadap perbub tersebut.

Ikhwan mengatakan yang menjadi pertanyaan krusial saat rakor di Ruangbrapat Kantor Bupati tersbut yakni menyangkut denda.

Diakui Ikhwan denda administratif 50 ribu sampai dengan 150 ribu, namun dibalik denda administratif itu ada yang lebih mendidik yakni sanksi sosial.

"Jadi jangan dilihat dari nominal denda, disitu kita bisa melihat agar masyarakat benar-benar sadar dengan protokol kesehatan," bebernya. (Posbelitung.co/Suharli)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved