Breaking News:

Pilkada Belitung Timur 2020

Respons KPU dan Bawaslu Belitung Timur Tentang Penundaan Pilkada Jilid II

Wahyu Epan Yudhistira menegaskan tetap memedomani peraturan pengaktifan kembali tugas pengawas pemilu dan jadwal tahapan yang berlaku saat ini.

Penulis: Bryan Bimantoro | Editor: Dedi Qurniawan
Posbelitung.co/BryanBimantoro
Ketua Bawaslu Belitung Timur Wahyu Epan Yudhistira 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG TIMUR - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Belitung Timur Wahyu Epan Yudhistira menegaskan tetap memedomani peraturan pengaktifan kembali tugas pengawas pemilu dan jadwal tahapan yang berlaku saat ini.

Hal ini terkait dengan adanya wacana yang berkembang di tingkat nasional soal penundaan Pilkada jilid II.

Epan mengatakan selama belum ada keputusan tertulis dari jajaran pusat pihaknya tetap melaksanakan pengawasan tahapan yang sedang berjalan dan akan berjalan seperti tahapan kampanye.

"Bawaslu Beltim tetap fokus pada upaya-upaya yang menyangkut persiapan dan kesiapan pengawasan seluruh penyelenggaraan tahapan," kata Epan saat ditemui posbelitung.co di ruang kerjanya, Senin (21/9/2020).

Namun, jika melihat banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di beberapa daerah ia mengatakan penundaan Pilkada mungkin terjadi.

Dalam hal ini, Epan bilang bukan bicara soal siapa untung siapa rugi.

"Saat pemerintah pusat memutuskan melanjutkan penyelenggaraan pilkada di tahun ini tentu ada pertimbangan prinsip yang melatarbelakangi. Jikapun sebaliknya. Artinya sesungguhnya poin pentingnya ialah komitmen kita semua atas penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan. Ditunda atau tidaknya Pilkada, penerapan protokol kesehatan harus tetap dijalankan," kata Epan.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belitung Timur Rizal memilih tidak ingin berspekulasi lebih dalam soal wacana penundaan ini.

Kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu hanya mengacu kepada PKPU, Surat Edaran, maupun peraturan yang dikeluarkan resmi oleh KPU RI.

"Soal wacana, kami tidak mau menilai itu terlalu jauh. Karena perspektif penyelenggara hanya melaksanakan seluruh rangkaian tahapan. Tidak mengomentari wacana, sama dengan penundaan perdana kemarin. Kalau komentar soal hal itu, bisa melanggar kode etik kami sebagai penyelenggara," ujarnya. (Posbelitung.co/BryanBimantoro)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved