Breaking News:

Sejarah Berdirinya Samsat Hingga STNK dan Notice Pajak Jadi Berdampingan

Hal itu terjadi karena, saat itu STNK diterbitkan polisi, sedangkan notice pajak yang diterbitkan Pemda belum menjadi satu proses.

TRIBUN SUMSEL/M ARDIANSYAH
STNK DAN NOTICE PAJAK - Petugas di Samsat Palembang 1 menunjukan STNK dan notice pajak kendaraan yang selalu berdampingan, Jumat (2/10/2020). 

"Samsat pertama kali di DKI tahun 1973. Gubernur Ali murtopo saat itu membentuk membentuk tempat pelayanan terpadu ternyata efektif untuk memberikan pelayanan.  Hingga akhirnya dikeluarkan instruksi tiga menteri dan dibentuklah Samsat," katanya, Jumat (2/10/2020).

Tahun 1983 akhirnya dibentuklah Samsat atau satuan manunggal satu atap yang isinya kepolisian Pemda dan jasa Raharja dengan tetap melaksanakan tugas pokoknya masing-masing meski berada di satu atap pelayanan.

Dari situlah, awalnya STNK yang diterbitkan kepolisian setahun sekali diubah menjadi ditertbikan lima tahun sekali.

Meski diterbitkan lima tahun sekali, STNK yang berfungsi sebagai bukti operasional kendaraan tetap harus disahkan ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan dengan bukti notis pajak yang dikeluarkan Pemda.

"Ketika masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan, kembali dilakukan identifikasi kepemilikan. Dari situ, berkas STNK dan pajak kendaraan diproses bersamaan termasuk Jasa Raharjanya. Barulah, proses berkas itu dikeluarkan lagi secara bersamaan," jelasnya.

Sedangkan bila sudah lima tahun, maka STNK secara bersamaan notice pajak kendaraan dan jasa Raharja akan diganti. Pemilik kendaraan harus kembali melakukan identifikasi dengan cek fisik kendaraan.

Dari proses dengan mencantumkan persyaratan seperti cek fisik kendaraan, STNK Asli dan notis asli, KTP asli dan BPKB baru berkas di proses secara bersamaan.

Proses yang telah selesai, baru akan diterbitkan STNK baru dan notis pajak kendaraan baru. Disini juga, pemilik kendaraan akan diberikan tanda nomor kendaraan bermotor atau biasa disebut masyarakat plat.

"Jadi kalau secara urutan bila kendaraan itu baru pertama harus terlebih dahulu proses BPKB yang diterbitkan kepolisian. Karena BPKB itu, bukti seseorang memiliki kendaran itu secara sah menurut hukum. Setelah diterbitkan, baru kendaraan itu diproses lagi untuk membayar Biaya Beban Balik Nama Kendaraan dan pokok Pajak Kendaraan bermotor di Pemda. Setelah itu diproses, barulah dikeluarkan STNK dari kepolisian dan notis pajak dari Bapenda di samsat," katanya.

 Setelah proses selesai, STNK dan notis pajak kendaraan dikeluarkan. Berkas ini selalu dimasukan menjadi satu di dalam kantong plastik transparan sebagai bukti operasional dan kendaraan sudah membayar pajak.

Halaman
123
Penulis: tidakada007
Editor: M Ismunadi
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved