Breaking News:

Sejarah Berdirinya Samsat Hingga STNK dan Notice Pajak Jadi Berdampingan

Hal itu terjadi karena, saat itu STNK diterbitkan polisi, sedangkan notice pajak yang diterbitkan Pemda belum menjadi satu proses.

Penulis: tidakada007 | Editor: M Ismunadi
TRIBUN SUMSEL/M ARDIANSYAH
STNK DAN NOTICE PAJAK - Petugas di Samsat Palembang 1 menunjukan STNK dan notice pajak kendaraan yang selalu berdampingan, Jumat (2/10/2020). 

Sejarah Berdirinya Samsat Hingga STNK dan Notice Pajak Jadi Berdampingan

POSBELITUNG.CO - Saat ini, masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan serta pengesahan STNK hanya tinggal datang ke Samsat terdekat.

Berbeda dahulu, masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan harus pergi ke Bapenda. Sedangkan untuk pengesahan STNK, harus datangi kantor Direktorat Lalu Lintas.

Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Juni melaluiKasie STNK Kompol Adik Sulistyo menceritakan sejarah bagaimana Samsat atau Satuan Manunggal Satu Atap bisa terbentuk dan sampai sekarang masih tetap melayani masyarakat.

Awalnya, masyarakat yang akan melakukan pengesahan STNK harus mendatangi kantor Direktorat Lalu Lintas atau kantor polisi terdekat.

Sedangkan, untuk membayar pajak masyarakat harus mendatangi kantor Bapenda setempat saat itu.

Hal itu terjadi karena, saat itu STNK diterbitkan polisi, sedangkan notice pajak yang diterbitkan Pemda belum menjadi satu proses.

Begitu pula dengan asuransi Jiwa Jasa Raharja.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang setiap tahun harus bolak balik untuk mengurus pengesahan STNK dan membayaran pajak menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta saat itu Ali Murtopo.

 Dari situ, Gubernur DKI Ali Murtopo berinisiatif untuk membentuk tempat pelayanan terpadu. Tempat pelayanan terpadu tersebut berisikan Kepolisian, Pemda dan Jasa Raharja dengan koordinator dari kepolisian dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas.

"Samsat pertama kali di DKI tahun 1973. Gubernur Ali murtopo saat itu membentuk membentuk tempat pelayanan terpadu ternyata efektif untuk memberikan pelayanan.  Hingga akhirnya dikeluarkan instruksi tiga menteri dan dibentuklah Samsat," katanya, Jumat (2/10/2020).

Tahun 1983 akhirnya dibentuklah Samsat atau satuan manunggal satu atap yang isinya kepolisian Pemda dan jasa Raharja dengan tetap melaksanakan tugas pokoknya masing-masing meski berada di satu atap pelayanan.

Dari situlah, awalnya STNK yang diterbitkan kepolisian setahun sekali diubah menjadi ditertbikan lima tahun sekali.

Meski diterbitkan lima tahun sekali, STNK yang berfungsi sebagai bukti operasional kendaraan tetap harus disahkan ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan dengan bukti notis pajak yang dikeluarkan Pemda.

"Ketika masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan, kembali dilakukan identifikasi kepemilikan. Dari situ, berkas STNK dan pajak kendaraan diproses bersamaan termasuk Jasa Raharjanya. Barulah, proses berkas itu dikeluarkan lagi secara bersamaan," jelasnya.

Sedangkan bila sudah lima tahun, maka STNK secara bersamaan notice pajak kendaraan dan jasa Raharja akan diganti. Pemilik kendaraan harus kembali melakukan identifikasi dengan cek fisik kendaraan.

Dari proses dengan mencantumkan persyaratan seperti cek fisik kendaraan, STNK Asli dan notis asli, KTP asli dan BPKB baru berkas di proses secara bersamaan.

Proses yang telah selesai, baru akan diterbitkan STNK baru dan notis pajak kendaraan baru. Disini juga, pemilik kendaraan akan diberikan tanda nomor kendaraan bermotor atau biasa disebut masyarakat plat.

"Jadi kalau secara urutan bila kendaraan itu baru pertama harus terlebih dahulu proses BPKB yang diterbitkan kepolisian. Karena BPKB itu, bukti seseorang memiliki kendaran itu secara sah menurut hukum. Setelah diterbitkan, baru kendaraan itu diproses lagi untuk membayar Biaya Beban Balik Nama Kendaraan dan pokok Pajak Kendaraan bermotor di Pemda. Setelah itu diproses, barulah dikeluarkan STNK dari kepolisian dan notis pajak dari Bapenda di samsat," katanya.

 Setelah proses selesai, STNK dan notis pajak kendaraan dikeluarkan. Berkas ini selalu dimasukan menjadi satu di dalam kantong plastik transparan sebagai bukti operasional dan kendaraan sudah membayar pajak.

Bila pajak kendaraan tidak dibayar, kepolisian dalam hal ini Polantas masih bisa melakukan penindakan dengan cara penilangan.

Hal ini bisa dilakukan, karena bukan pajak kendaran yang belum dibayar. Akan tetapi, STNK yang berdampingan dengan notis pajak kendaraan belum disahkan.

 Secara otomatis, pembayaran pajak kendaraan yang dilakukan masyarakat akan langsung membuat STNK disahkan untuk tahun berjalan.

Begitu pula dengan asuransi jiwa Jasa Raharja yang masuk di dalamnya.

Jadi setiap tahun atau lima tahunan, Kepolisian selalu melakukan verifikasi STNK,
Pemda memverifikasi BNNK dan pokok PKB serta Jasa Raharja memverifikasi asuransi jiwa untuk kecelakaan kendaraan.

"Jadi itulah sejarahnya bagaimana Samsat terbentuk. Sudah diperjelas juga bila STNK dikeluarkan kepolisian, notis pajak kendaraan dikeluarkan Bapenda," pungkasnya. (Penulis: M. Ardiansyah)

Artikel ini telah tayang di TRIBUNSUMSEL.COM dengan judul Sejarah Berdirinya Samsat Hingga STNK dan Notice Pajak Jadi Berdampingan

Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved